Ada Apa Dengan Pak Rusli Zainal

SECARA nasional Partai Golkar dan Partai Hanura sudah bersepakat berkoalisi dengan mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto (JK-WIN) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juni mendatang. Target menang sudah jelas menjadi harga mati. Berbagai program kerakyatan juga sudah menjadi jualan JK-WIN pada berbagai kesempatan.

Mewujudkan target ini, maka Golkar dan Hanura memang harus bekerja keras untuk mampu mengalahkan dua paket pesaing lainnya, masing-masing duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan duet Megawati Soekarno Putri-Prabowo.
Ketiga pasang duet ini diprediksikan banyak orang memiliki peluang yang sama. Terus bagaimana strategi DPD Golkar Riau untuk memenangkan duet JK-WIN di Provinsi Riau. Beberapa kali kesempatan ditanya wartawan, Ketua DPD I Golkar Riau, HM Rusli Zainal malah menolak memberikan statemen.
Lho kok bisa. Ini lah fakta yang diperlihatkan Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau ini begitu ditanya sejumlah wartawan di Riau. Tak tahu apa yang tengah dipikirkan Rusli saat ini atau memang masih dalam penggodokannya strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan duet JK-WIN di Riau.
Pada Pilkada Gubernur Riau lalu, Rusli yang diusung Golkar memang memperoleh dukungan suara signifikan atau lebih 50 persen dari masyarakat Riau. Apakah perolehan suara ini bisa juga akan berlaku untuk pasangan Capres-Cawapres yang diusung Golkar. Jawabannya allah waalam, hanya Allah lah yang tahu.
Tapi yang jelas, Rusli Zainal belum bersedia berkomentar panjang lebar terkait soal duet JK-WIN ini, termasuk strategi apa yang akan dilakukan timnya di Riau. Atau apakah sikap Rusli ini pertanda internal Golkar di Riau belum padu atau terpecah memberi dukungan kepada duet yang lain. Entah lah, orang Golkar lah yang tahu.
Sebab ketika para Ketua DPD I se-Indonesia memberi dukungan kepada Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden beberapa waktu lalu di Jakarta, salah seorang petunggi Golkar Riau, yang juga Bupati Indragiri Hilir, Indra Muklis Adnan membelot memberi dukungan kepada Akbar Tanjung ketika itu.
Kendati akhirnya Akbar Tanjung tak jadi ikut berkompetisi. Apakah ini salah satu penyebab pengurus teras Golkar di Riau belum padu memberi dukungan untuk kemenangan duet JK-WIN. Lagi-lagi entah lah, hanya mereka di Golkar yang tahu jawabannya.
Berbeda dengan Rusli Zainal, Ketua DPD Hanura Provinsi Riau, Daslir Maskar menyatakan dukungan penuh untuk duet perpaduan pengusaha-militer ini. Bahkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah pembentukan tim pemenangan.
"Ini duet yang sangat padu dan cocok. Kita dari Hanura Riau siap memenangkan duet ini di Riau. Sebab menurut kami duet ini akan mampu membawa perubahan negeri ini kearah yang lebih baik," ujar Daslir. (kasri)

Dana Pembinaan Atlit Riau tak Jelas

WAKIL Gubernur Riau, HR Mambang beberapa kali kesempatan selalu mengungkapkan, Riau ditargetkan tak hanya sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 mendatang, tapi juga sukses prestasi.

Kalimat ini bahkan sudah diucapkannya sejak ia masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau periode 2003-2008 lalu. Semua pihak tentu mendukung apa yang menjadi target dan harapan Mambang tersebut. Sebab itu semua adalah demi marwah dan martabat daerah.
Sukses prestasi tentu kaitannya dengan pembinaan atlit. Sementara sukses penyelenggaraan harus didukung kesiapan panitia dan infrastruktur. Berbagai pembangunan venue saat ini memang terus digesa, termasuk main stadion yang akan berdiri megah di komplek kampus Universitas Riau (UR).
Terus bagaimana dengan pembinaan atlit? Sejauh ini secara khusus KONI Riau memang belum membentuk atlit yang khusus dipersiapkan untuk PON XVIII di Riau. Namun ironisnya dana untuk pembinaan atlit berprestasi ternyata juga tak kunjung jelas. Selama ini baru sebatas janji.
Nilai yang pernah dijanjikan memang cukup menggiurkan untuk sekelas atlit daerah, misalnya untuk atlet peraih medali emas pada event tertentu akan mendapatkan dana pembinaan sekitar Rp 2,5 juta perbulan. Sementara untuk peraih perak Rp 2 juta dan perunggu Rp 1 juta. Cukup lumayan.
Hanya saja kapan dana pembinaan itu direalisasikan, hingga kini tak jelas. Menurut Wakil Sekretaris Umum KONI Riau Sudarto beberapa waktu lalu, ada prosedural baru untuk mendapatkan dana tersebut, di antaranya harus ada MoU antara KONI dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Riau.
"Dulu uang itu langsung dari sekretariat KONI, tapi sekarang sudah masuk ke dana hibah Dispora Riau. Jadi harus ada MoU-nya terlebih dahulu. Makanya agak lambat. Tapi pasti akan kita bayarkan," ujar Sudarto ketika itu.
Namun Kepala Biro Hukum Setdaprov, Nazaruddin Husein yang malah mengaku belum tahu soal MoU yang dimaksud. Mestinya ia harus tahu. Sebab draf MoU proses penggodokannya dilakukan oleh biro yang satu ini.
"Aduh...saya belum tahu soal draf tersebut dan saya baru pulang dari Jakarta. Nanti coba saya cek dulu di kantor," ujarnya tanpa beban.
Tak hanya biro hukum yang tak tahu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, Lukman Abbas, juga mengaku belum tahu soal MoU yang dimaksud. "Dana pembinaan itu urusan KONI dan tak ada kaitannya dengan kita (Dispora)," ujar Lukman ditemui di kantor Gubernur Riau.
Dapat dibayangkan, jika dua pejabat penting Setdaprov Riau yang memang bertanggungjawab dengan keberadaan MoU tersebut malah mengaku belum tahu, atau memang pura-pura tidak tahu. Entah lah. Terus bagaimana kelanjutan dana pembinaan tersebut.
Sementara sejumlah atlit sudah menuntut minta dana pembinaan itu segera dibayarkan sebagaimana yang pernah dijanjikan. Ini jelas tak boleh dibiarkan berlarut dan bisa membuat kecewa Pak Mambang. Sebab dapat dipastikan akan mengganggu semangat atlit untuk berlatih dan berprestasi. (kasri)

Selamat Tinggal Rege and Tomy...

PUSAT Latihan Gajah (PLG) Minas yang berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Minas, Kabupaten Siak, sedikitnya memelihara 32 ekor gajah peliharaan terlatih. Dua ekor di antaranya diberi nama Rege (16) dan Tomy (23).
Sesuai dengan namanya Rege. Gajah ini dikenal terlatih dengan berbagai atraksi menarik guna menghimbur masyarakat. Oleh sebab itu ia sering di bawa show keliling Riau dan beberapa provinsi tetangga. Ia pintar main bola, berjalan dengan dua kaki, dan berbagai atraksi menarik lainnya.
Sementara Tomy (23) dikenal sebagai gajah jantan patroli. Ia selalu dihandalkan untuk menghadapi sejumlah gajah liar yang sering mengganggu dan merambah kebun milik masyarakat. Tubuhnya cukup besar dan kokoh.
Namun sayang, kedua gajah handal ini ditemukan sudah menjadi bangkai dengan kondisi mengenaskan oleh petugas PLG Minas. Kepalanya remuk dan gadingnya hilang. Bahkan belalainya tak lagi tersambung sebagaimana mestinya. Sungguh mengenaskan.
Pertama kali yang melihat bangkai gajah ini adalah pawangnya, Ramlan dan Fatkurahman. Setiap hari Kamis, gajah-gajah ini diharuskan kembali ke kandanganya atau biasa disebut camp, tak jauh dari lokasi hutan biasa gajah-gajah ini dilepas atau berjarak sekitar 2 kilometer.
Namun begitu dikumpulkan, jumlah gajah tak lagi cukup sebagaimana biasanya. Kemudian dilakukan penelusuran di jalur-jalur biasa gajah-gajah ini berlalu lintas. Hingga akhirnya ditemukan keduanya dalam kondisi mengenaskan. Diduga Tomy dan Rege tewas diracun.
"Bangkainya kami temukan tadi padi dalam kondisi mengenaskan di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, atau berjarak sekitar 2 kilometer dari Camp PLG Minas ini," ujar sang pawang kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/5).
Posisi Rege dan Tomy terpisah cukup jauh atau tak kurang dari 400 meter. Kuat dugaan kedua gajah tewas akibat diracun oleh pihak yang menginginkan gading sang gajah. Kecurigaan ini setelah Ketua Satgas PLG Muslino mendatangkan Dr Hewan Rini Juita yang melakukan otopsi.
"Kuat dugaan memang diracun melalui buah Nenas. Sebab di dalam perut gajah setelah kita bedah, ditemukan buah nenas. Buah nenas lainnya juga kita temukan berserakan di sekitar ditemukan gajah tewas," ujar Dr Rini.
Ketua Satgas PLG Muslino juga mengindikasikan kuat dugaan kedua gajah tersebut tewas akibat diracun. Untuk membuktikan dugaan tersebut, pihaknya berjanji segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab kematian kedua gajah tersebut.
"Kita juga mencium ada keterlibatan pihak dalam. Sebab lokasi ini kan bukan jalan umum, jadi sulit bagi masyarakat umum untuk akses ke kawasan PLG ini. Oleh sebab itu kita akan melakukan penyelidikan. Bahkan tak tertutup untuk pawang dan pegawai akan ikut diperiksa," ujarnya. (kasri)

Keterangan foto
Beginilah kondisi salah satu dari dua bangkai gajah yang ditemukan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kamis (7/5/09). Kedua gajah diduga tewas diracun..(rtc)

Wakil Rakyat Itu Ternyata Masih Bisa Ketawa

HASIL Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2009 lalu, memang merontokkan lebih dari separoh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2004-2009. Selebihnya didominasi wajah-wajah baru. Wajah lama hanya sekitar 12 orang.
Wajah lama yang bertahan antara lain Johar Firdaus, Suparman, Zulfan Heri dari Golkar. Kemudian dari PAN ada Taufan Andoso Yakin, dari PPP ada Rusli Effendi dan Syarif Hidayat, dari PDI-P ada AB Purba, James Pasaribu dan Robin P Hutagalun serta beberapa nama lain.
Menyusul wajah baru mendominasi periode 2009-2014 di kursi empuk DPRD Riau, banyak pihak memprediksi sisa tugas periode ini hingga tanggal 6 September 2009 mendatang tak akan berjalan maksimal, sementara masih banyak ranperda yang harus segera dituntaskan pembahasannya.
Namun prediksi itu sedikit terbantahkan pada pembukaan masa sidang II Mei-Agustus dan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Riau, yang langsung disampaikan Wagubri HR Mambang Mit di gedung DPRD Riau, Selasa (5/5).
Dari 54 anggota DPRD Riau aktif, sedikitnya 37 anggota dewan hadir pada sidang kemarin. Artinya sidang jauh memenuhi koarum (setengah tambah plus satu), terlebih yang hadir didominasi para wakil rakyat yang hampir dipastikan tak duduk kembali pada periode berikutnya.
Mereka yang tak duduk dan tetap hadir di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Suryadi Khusaini (PDIP) dan Sofyan Hamzah (PPP), Ketua Komisi D Fendri Jaswir (PAN), Sekretaris Fraksi Golkar, Abu Bakar Siddik, Ketua Komisi B, Ruspan Aman..
Kemudian Ketua Badan Kehormatan (BK), Badrun A Saleh, Wakil Ketua BK, Azwir Alimuddin, Wakil Ketua Komisi A, Yuda Bhakti, Anggota Fraksi Golkar, Masnarita Ma'atas, Anggota Fraksi PPP Plus, Syahrizal dan beberapa nama lain.
Menjelang sidang dimulai, para wakil rakyat ini sempat terlihat berkumpul berkelompok-kelompok dan sesekali ketawa terbahak-bahak. Tak ada kesan sedih dan relatif ceria. Ada juga di antara mereka memberi ucapan selamat kepada rekannya yang terpilih kembali.
"Terpilih atau tidak terpilih untuk periode berikutnya itu persoalan lain. Sekarang kita masih tercatat sebagai anggota DPRD Riau hingga 6 September 2009 mendatang. Jadi tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat memang harus dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Abu Bakar Siddik.
Komitmen ini sudah menjadi kesepakatan pada sidang Panitia Musyawarah (Panmus) bebebrapa waktu lalu, dan pihaknya juga tak mau meninggalkan tugas yang pada akhirnya menjadi beban untuk anggota dewan periode 2009-2014.
"Jelas ini pertanda baik dan kawan-kawan yang lain tetap bersemangat menjalankan tugasnya kendati sudah tahu tak duduk lagi pada periode berikutnya. Ini sebuah pencitraan yang baik dan berkomitmen mengupayakan menuntaskan pekerjaan hingga rampung," kata Abu Bakar.
Diakui Abu ada beberapa ranperda yang harus dituntaskan menjelang September mendatang, di antaranya adalah Revisi Ranperda Multiyears, Ranperda RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), Ranperda PPNS, termasuk pembahasan APBD Perubahan Riau 2009.
"Apa yang kita lakukan sekarang semata-mata sebuah tanggungjawab yang harus dilaksanakan hingga tuntas. Kalau ditanya apakah sedih. Pasti ada yang sedih, tapi konteksnya lain. Kalau soal tugas dan kewenangan, harus dilaksanakan secara optimal," ujar Abu.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi D, Fendri Jaswir. "Tadi saya lihat kawan-kawan juga tetap ceria, kendati tak terpilih lagi. Saya juga tadi mau bilang ternyata kawan-kawan tetap ramai menghadiri agenda sidang. Saya memang tak mengira bisa hadir seramai tadi," ujar Fendri yang juga tak lagi terpilih.
Di antara rekan-rekan yang tak terpilih, Fendri mengaku masih punya kebanggaan kepada rekan- rekannya yang kembali berhasil duduk sebagai wakil rakyat, bahkan ada yang mampu menembus kursi DPR RI, seperti Andi Rahman dan Nurliah, keduanya dari Golkar.
"Tadi kita juga memberikan selamat dan rasa bangga kepada teman-teman yang kembali duduk. Memang saya lihat tadi tak semuanya rekan-rekan yang tak lagi terpilih hadir, tapi secara keseluruhan banyak yang hadir dan tak terlihat ada kemuraman," ujar Fendri bernada datar.
Rasa tanggungjawab yang besar juga diperlihatkan Ketua BK Badrun A Saleh. Bahkan dengan senang hati ia menerima penunjukkan sebagai Ketua Pansus Ranperda PPNS. "Apa yang menjadi tugas sekarang harus dilaksanakan. Persoalan tak lagi terpilih, itu persoalan lain," ujar Badrun. (kasri)

Keterangan foto:
Wagubri HR Mambang Mit menyerahkan naskah Ranperda PPNS kepada Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, disaksikan wakilnya, Suryadi Khusaini

Bisa Zainal Bisa Juga Zupra...

MISTERI keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang disebut-sebut berinisial Z, terkait kasus dugaan perselingkungan dengan oknum PNS wanita di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini belum terkuat tuntas.
Pejabat tinggi Pemprov Riau juga masih tutup mulut siapa gerangan oknum berinisial Z tersebut. Sebab nama yang diawali Z di lingkungan Pemprov Riau lebih dari satu, mulai dari Zainal, Zulkarnaen Kadir, Zulkifli, Zaini Ismail dan beberapa nama lain.
Untuk memastikan oknum yang dimaksud, Asisten III Setdaprov Riau, Ramli Walid dikabarkan sudah memerintahkan Biro Hukum, Nazaruddin Husein, untuk mengecek siapa oknum berinisil Z yang dimaksud, di Mapoltabes Pekanbaru.
Sebab terkuatnya kasus sahwat ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan empat oknum kepolisian dari Mapoltabes Pekanbaru di kawasan sebuah hotel di daerah Rindu Sepadan, Rumbai, sekitar Februari 2009 lalu.
Kini keempat oknum polisi tersebut masih menjalani sidang kode etik di Mapoltabes Pekanbaru, Jl Ahmad Yani, Pekanbaru, karena diduga telah melakukan memeras kedua oknum PNS itu.
Biro Hukum Setdaprov Riau, Nazaruddin Husein, ditemui disela-sela menghadiri sidang paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Gedung DPRD Riau, Selasa (5/5) lalu memilih no coment.
Namun sejumlah wartawan terus mendesak siapa gerangan oknum berinisial Z tersebut. Sebab Nazaruddin Husein tim yang diminta untuk mengusut siapa sesungguhnya oknum yang berinisil Z itu. "Z itu bisa Zainal dan bisa juga Zupra. Kan banyak orang bernama Z," ujar Nazaruddin seadanya.
Ketika diminta serius untuk menyebutkan nama yang sesungguhnya, termasuk menjelaskan siapa Zainal dan siapa Zupra seperti yang disebutkan, Nazaruddin kembali berujar no coment (tak ada komentar). "Jangan pancing-pancing saya ngomong, saya kan dibolehkan no coment," ujarnya berulang kali.
Seperti sudah ada kesepakatan, Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit saat diminta komentarnya perihal dugaan perselingkuhan tersebut, juga memilih no coment. Saat itu Wagubri baru saja memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD Riau 2009 di kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.
"Aduh..kalau masalah itu (perselingkuhan), saya tidak mau berkomentar," tolak Wagubri Mambang Mit seraya tersenyum didampingi Kabag Pengumpulan Data dan Informasi Biro Humas, Zainal.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Zaini Ismail mengaku belum mendapat laporan perihal dugaan perselingkungan yang dimaksud. Jika memang ada laporan, terutama dari pihak keluarga oknum PNS bersangkutan, maka akan ditindaklanjuti dengan serius.
"Kendati demikian kita terus menyelidiki kebenaran informasi ini. Namun upaya yang sudah kita lakukan sedikit terhambat karena sumber-sumber informasi yang sudah sempat dihubungi masih tertutup," ujar Zaini.
Bagaimana jika kelak terbukti perselingkuhan yang dimaksud, menurut Zaini pihaknya akan menjatuhi sanki sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 30 tahun 1980. Bentuk sanksinya beragam, bisa turun jabatan dan terberat pemecetan jika mengarah pidana (kasri)

Keterangan foto:
Foto penulis..