Geliat Riau Menuju Swasembada Beras

JUMIAT, seorang Petani di Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku belum tahu betul apa yang dimaksud dengan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang digagas Pemerintah Provinsi Riau.

Program OPRM ini memang baru digarap tahun 2009 dan ditargetkan tuntas 2013 mendatang. Program ini meliputi 3 skenario strategis; peningkatan Indek Penanaman (IP), melakukan cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitas sawah terlantar (RST).
"Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah ini bisa berjalan lancar, karena dampaknya sudah jelas sangat positif menuju Riau swasembada beras," guman Jumiat setelah diberi tahu Tribun maksud dari program OPRM tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memang terlihat begitu antusias untuk mewujudkan program peningkaan ketahanan pangan ini. Sembilan kabupaten yang menjadi sebaran lahan OPRM sudah membuat komitmen bersama bagaimana program ini sukses melalui budget sering.
Sembilan kabupaten tersebut masing-masing Kabupatenn Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hilir (Inhil), Indragiri Hulu (Inhu), Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)
Untuk mewujudkan program ini memang tak mudah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sesuai perencanaan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun sampai tahun 2013 mendatang. Untuk 2009 ini, Pemprov Riau sudah menyediakan lahan sekitar 1.400 ha.
Lahan-lahan tersebut tersebar di 264 desa yang ada di 61 kecamatan di Riau. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau Basriman, untuk tahun ini sudah dianggarkan dana sekitar Rp 18 miliar.
Dana ini diperuntukkan untuk pengadaan lahan baru dan revitalisasai sawah terlantar di Riau. "Insya Allah tahun depan akan ada penambahan lahan lagi. Namun beberapa anggaran yang dibutuhkan, masih dalam pembahasan," ujarnya.
Kembali ditegaskan, untuk menyukseskan OPRM ini pihaknya menyiapkan tiga skenario staretgis, masing-masing revitalisasi sawah terlantar (RST), cetak sawah baru (CSB), dan peningkatan indeks penanaman (IP) 100 menjadi IP 200. Artinya jika biasanya dalam setahun panen sekali, ditingkatkan menjadi dua kali.
"Untuk RST, sasaran kita mencapai sekitar 13.126,83 ha, termasuk untuk kelompok lahan sawah yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan CBS seluas 18.765,10 ha dan IP seluas 68.108,18 ha," tambahnya.
Untuk menggarap program ini, Pemprov Riau memang dipastikan tak mampu menanggulangi dana senilai Rp 1,2 triliun tersebut sendirian. Namun dibutuhkan partisipasi pihak berkepentingan lainnya.
Menurut Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit akan ada budget sharing. Rinciannya 25 persen dari pemerintah pusat, 35persen dari Pemerintah Provinsi Riau dan dan 40 persen dari sembilan kabupaten yang sudah menyatakan komitmen untuk membangun OPRM ini.
Gayung bersambut, apa yang diharapkan Pemerintah Provinsi Riau langsung direspon Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Riau Basriman menambahkan Pemerintah Pusat siap membantu senilai Rp 15 miliar.
Rp 15 miliar ini untuk membuka lahan persawahan baru seluas 500 hektar. Lahan ini tersebar di tujuh kabupaten, masing-masing Kuansing, Inhil, Bengkalis, Rohil, Pelalawan, Inhu dan Kampar.
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP juga menyebutkan bahwa program OPRM ini sudah mendapat respon positif dari pemerintah pusat, sebagaimana hasil pertemuannya dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta belum lama ini. Bahkan pusat akan membentuk tim pengkajian OPRM.
"Alhamdulillah program OPRM kita ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat dan dari hasil pertemuan kita dengan Departemen dan Menteri Pertanian, mereka akan mempersiapkan tim untuk melakukan pengkajian OPRM ," ujar gubernur.
Dikatakan, untuk mensukseskan program ini, pihaknya juga didukung dengan payung hukum berupa Peraturan daerah (Perda). "Kita akan susun program ini secara komfrehensif demi tercapainya swasemba beras Riau," ujarnya.

Dilibatkan IPB Bogor
GUBERNUR Riau, HM Rusli Zainal SE MP membayangkan bagaimana masyarakatnya tak lagi impor beras dari provinsi tetangga; Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut), seperti yang berlangsung selama ini.
Sedikitnya 50 persen dari kebutuhan beras Riau diimpor dari dua provinsi tersebut. Gubernur Rusli Zainal berharap kondisi seperti ini tak terus berlanjut. Sebab Riau dinilai punya potensi besar untuk mandiri beras.
Untuk itu, Gubernur Rusli Zainal bersama stakeholder (pemangku kekepentingan) menggagas Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) dengan target lahan garapan sawah sekitar 100 ribu hektare, yang tersebar di sembilan kabupaten di Riau.
Untuk mewujudkan ini semua disadari tidak mudah, butuh dana besar dan tenaga ahli yang handal. Sesuai perencanaan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk menggarap program ini hingga tuntas tahun 2013 mendatang.
Untuk mendapatkan dana ini akan dilakukan budget sharing antara pemerintah kabupaten yang terlibat, pemerintah provinsi selaku penggagas dan pemerintah pusat sebagai pendukung. Sementara untuk tenaga ahli, turut dilibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB).
"Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan program OPRM ini. Kita akan libatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya, di antaranya adalah IPB," ujar Gubernur Riau, Rusli Zainal pada suatu kesempatan.
Menurut gubernur, saat ini lahan pertanian di Riau mencapai sekitar 23 ribu hektare, sementara lahan yang tersedia sekitar 149 ribu hektare. "Artinya peluang lahan kita masih luas untuk bisa digarap maksimal untuk bersawah," ujar Mantan Bupati Indragiri Hilir ini.
Agar penggarapan bisa berlangsung maksimal, diperlukan tenaga ahli pendamping. Maka muncullah gagasan pendampingnya dari tenaga ahli IPB Bogor, Jawa Barat plus teaga ahli dari Fakultas Pertanian yang ada di Riau.
"Sektor pertanian ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan di Riau yang masih mencapai sekitar 11.22 persen. Dari 11.22 persen tersebut, 70 persen di antaranya adalah petani," ujarnya.
Gayung bersambut, Rektor IPB Herry Suhardiyanto sudah menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyukseskan program OPRM Riau tersebut. "Kita juga akan melakukan pengkajian untuk pengembangan industri hilir di Riau," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus menambahkan, kekurangan beras di Riau saat ini mencapai sekitar 248.541 ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut dipasok dari Sumbar dan Sumut. "Kedepan kita harapkan kekurangan ini terus bisa diteken, antara lain melalui program OPRM ini," ujar Sekdaprov.
Untuk menyukseskan program ini, pihaknya kini tengah menggagas pembentukan Badan Penyuluhan. Sebab tenaga penyuluh di Riau masih terbatas. Menurutnya baru tujuh kabupaten yang memiliki tenaga penyuluh di Riau.
Badan penyuluh ini juga diharapkan sebagai pendamping untuk menyukseskan program OPRM ini.
Sekdaprov juga menghimbau kepada tenaga penyuluh untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Dengan harapan keberadaan mereka, mampu menjawab berbagai persoalan tentang pertanian.
"Kebanyakan kemampan petani kita masih rendah. Untuk itu diperlukan adanya tenaga penyuluh untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana usahanya bisa lebih baik. Sehingga potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan," tambah Sekdaprov.
Sekdaprov kembali mengingatkan, untuk menyukseskan program OPRM ini, pihaknya menggunakan tiga skenario strategis, masing-masing meningkatkan indeks penanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam dalam setahun.
Kemudian cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitas sawah terlantar (RST). Total luas lahan yang akan dicapai sekitar 100 ribu hektare yang tersebar di Rohil, Rohul, Inhil, Inhu, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak dan Kuansing.
Jika gagasan ini berjalan lancar sesuai harapan, dampaknya tak hanya bagi Riau sebagai lumbung beras, tapi juga berdampak positif untuk kepentingan nasional. Sebab Riau tak tertutup kemungkinan bisa ekspor beras, dan tak hanya ke provinsi tetangga, tapi bisa sampai ke negara tetangga. (kasri)

Riau Bisa Jadi Klaster Industri Sawit

Gubernur Riau, Rusli Zainal menegaskan daerah yang dipimpinnya sudah selayaknya dijadikan sebagai daerah klaster industri sawit di Indonesia. Sebab hampir 40 persen kebun sawit di Indonesia berada di Provinsi Riau.

Disebutkan juga Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis dengan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh daerah penghasil CPO dan Riau dinilai sangat strategis baik dari sisi penyediaan bahan baku maupun wilayah.
"Maka pendirian klaster industri hilir kelapa sawit di Propinsi Riau mestinya menjadi prioritas pembangunan guna melindungi kepentingan ekonomi nasional," ujar Gubernur Rusli Zainal yang tampil sebagai narasumber pada acara Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta, Selasa (4/8).
Gubernur Rusli punya alasan kuat. Sebab tak kurang dari 1,8 juta hektar kebun sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. "Jika pakai helikopter dari Kota Bagansiapiapi, Rokan Hilir, maka akan terlihat jelas hamparan sawit yang cukup luas," ujarnya menggambarkan.
Namun sayang, sambungnya, kondisi ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk air dan listrik. Alhasil investor enggan masuk ke Riau. Padahal ia sudah bertekad akan memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Lancang Kuning.
"Kita sebenarnya sudah bangun jalan melalui proyek multiyears yang nilainya hampir Rp 1,9 triliun murni dari APBD Riau, tapi itu belum cukup. Kita berharap pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur ini, agar investor tertarik untuk masuk ke Riau," ujarnya.
Terkait belum mampunya pemerintah Indonesia membangun industri hilir dari kelapa sawit, membuat dirinya gregetan. Padahal, bila industri pengolahan kelapa sawit didirikan, sangat besar potensi keuntungan yang akan diterima negara, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap tahun kita rugi triliunan rupiah, karena hingga kini kita baru mampu mengekspor kelapa sawit gelondongan. Padahal kalau kita mampu membangun industri hilirnya, kita akan mendapatkan value added (nilai tambah) yang luar biasa hingga triliunan rupiah," ucap Gubri Rusli.
Gubri kembali menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Provinsi Riau, yakni sekitar 1,8 juta hektar. Namun sayangnya, Riau baru mampu menghasilkan CPO untuk diekspor. Sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah mampu membangun industri hilirnya. "Kita baru gelondongan aja. Padahal Malaysia dan Singapura sudah membangun hingga lima atau enam klaster industri pengolahan kepala sawit. Kita jauh tertinggal," ungkap Gubri lagi.
Gubri mengatakan bahwa kendala utama memang terletak pada persoalan infrastruktur. Banyak investor yang ingin masuk namun begitu melihat infrastruktur di daerah yang belum memadai, akhirnya mereka mengurungkan niat. Oleh karena itu, Gubri mengaku saat ini tengah berupaya maksimal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan lainnya. "Sudah ratusan kilo jalan kita bangun, namun justru yang banyak rusak itu adalah jalan-jalan nasional. Makanya kita sangat berharap pemerintah pusat benar-benar serius membangun infrastruktur di daerah," harap Gubri lagi.
Pada kesempatan itu, Gubri berkali-kali mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Lancang Kuning. Sebab, tanpa kehadiran para investor, dipastikan kemajuan suatu daerah akan menjadi lamban. "Tidak ada satu negara pun yang bisa maju tanpa adanya investor. Riau dengan segala potensi yang luar biasa, sangat mengharapkan kehadiran para investor," ucapnya.
Gubernur Rusli yang tampil pada program berteme Peluang dan Iklim Investasi di Riau ini, turut didampingi Direktur Utama Bank Riau, Erzon. Secara gambalng Erzon membeberkan berbagai kesuksesan Bank Riau mendukung program pemerintah daerah. (kasri)

Teks foto: Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP (tengah) didamping Dirut Bank Riau, Erzon, sedang diwawancara oleh pembawa acara Public Corner di Studio Metro TV (live)