Geliat Riau Menuju Swasembada Beras

JUMIAT, seorang Petani di Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku belum tahu betul apa yang dimaksud dengan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang digagas Pemerintah Provinsi Riau.

Program OPRM ini memang baru digarap tahun 2009 dan ditargetkan tuntas 2013 mendatang. Program ini meliputi 3 skenario strategis; peningkatan Indek Penanaman (IP), melakukan cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitas sawah terlantar (RST).
"Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah ini bisa berjalan lancar, karena dampaknya sudah jelas sangat positif menuju Riau swasembada beras," guman Jumiat setelah diberi tahu Tribun maksud dari program OPRM tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memang terlihat begitu antusias untuk mewujudkan program peningkaan ketahanan pangan ini. Sembilan kabupaten yang menjadi sebaran lahan OPRM sudah membuat komitmen bersama bagaimana program ini sukses melalui budget sering.
Sembilan kabupaten tersebut masing-masing Kabupatenn Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hilir (Inhil), Indragiri Hulu (Inhu), Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)
Untuk mewujudkan program ini memang tak mudah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sesuai perencanaan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun sampai tahun 2013 mendatang. Untuk 2009 ini, Pemprov Riau sudah menyediakan lahan sekitar 1.400 ha.
Lahan-lahan tersebut tersebar di 264 desa yang ada di 61 kecamatan di Riau. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau Basriman, untuk tahun ini sudah dianggarkan dana sekitar Rp 18 miliar.
Dana ini diperuntukkan untuk pengadaan lahan baru dan revitalisasai sawah terlantar di Riau. "Insya Allah tahun depan akan ada penambahan lahan lagi. Namun beberapa anggaran yang dibutuhkan, masih dalam pembahasan," ujarnya.
Kembali ditegaskan, untuk menyukseskan OPRM ini pihaknya menyiapkan tiga skenario staretgis, masing-masing revitalisasi sawah terlantar (RST), cetak sawah baru (CSB), dan peningkatan indeks penanaman (IP) 100 menjadi IP 200. Artinya jika biasanya dalam setahun panen sekali, ditingkatkan menjadi dua kali.
"Untuk RST, sasaran kita mencapai sekitar 13.126,83 ha, termasuk untuk kelompok lahan sawah yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan CBS seluas 18.765,10 ha dan IP seluas 68.108,18 ha," tambahnya.
Untuk menggarap program ini, Pemprov Riau memang dipastikan tak mampu menanggulangi dana senilai Rp 1,2 triliun tersebut sendirian. Namun dibutuhkan partisipasi pihak berkepentingan lainnya.
Menurut Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit akan ada budget sharing. Rinciannya 25 persen dari pemerintah pusat, 35persen dari Pemerintah Provinsi Riau dan dan 40 persen dari sembilan kabupaten yang sudah menyatakan komitmen untuk membangun OPRM ini.
Gayung bersambut, apa yang diharapkan Pemerintah Provinsi Riau langsung direspon Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Riau Basriman menambahkan Pemerintah Pusat siap membantu senilai Rp 15 miliar.
Rp 15 miliar ini untuk membuka lahan persawahan baru seluas 500 hektar. Lahan ini tersebar di tujuh kabupaten, masing-masing Kuansing, Inhil, Bengkalis, Rohil, Pelalawan, Inhu dan Kampar.
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP juga menyebutkan bahwa program OPRM ini sudah mendapat respon positif dari pemerintah pusat, sebagaimana hasil pertemuannya dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta belum lama ini. Bahkan pusat akan membentuk tim pengkajian OPRM.
"Alhamdulillah program OPRM kita ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat dan dari hasil pertemuan kita dengan Departemen dan Menteri Pertanian, mereka akan mempersiapkan tim untuk melakukan pengkajian OPRM ," ujar gubernur.
Dikatakan, untuk mensukseskan program ini, pihaknya juga didukung dengan payung hukum berupa Peraturan daerah (Perda). "Kita akan susun program ini secara komfrehensif demi tercapainya swasemba beras Riau," ujarnya.

Dilibatkan IPB Bogor
GUBERNUR Riau, HM Rusli Zainal SE MP membayangkan bagaimana masyarakatnya tak lagi impor beras dari provinsi tetangga; Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut), seperti yang berlangsung selama ini.
Sedikitnya 50 persen dari kebutuhan beras Riau diimpor dari dua provinsi tersebut. Gubernur Rusli Zainal berharap kondisi seperti ini tak terus berlanjut. Sebab Riau dinilai punya potensi besar untuk mandiri beras.
Untuk itu, Gubernur Rusli Zainal bersama stakeholder (pemangku kekepentingan) menggagas Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) dengan target lahan garapan sawah sekitar 100 ribu hektare, yang tersebar di sembilan kabupaten di Riau.
Untuk mewujudkan ini semua disadari tidak mudah, butuh dana besar dan tenaga ahli yang handal. Sesuai perencanaan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk menggarap program ini hingga tuntas tahun 2013 mendatang.
Untuk mendapatkan dana ini akan dilakukan budget sharing antara pemerintah kabupaten yang terlibat, pemerintah provinsi selaku penggagas dan pemerintah pusat sebagai pendukung. Sementara untuk tenaga ahli, turut dilibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB).
"Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan program OPRM ini. Kita akan libatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya, di antaranya adalah IPB," ujar Gubernur Riau, Rusli Zainal pada suatu kesempatan.
Menurut gubernur, saat ini lahan pertanian di Riau mencapai sekitar 23 ribu hektare, sementara lahan yang tersedia sekitar 149 ribu hektare. "Artinya peluang lahan kita masih luas untuk bisa digarap maksimal untuk bersawah," ujar Mantan Bupati Indragiri Hilir ini.
Agar penggarapan bisa berlangsung maksimal, diperlukan tenaga ahli pendamping. Maka muncullah gagasan pendampingnya dari tenaga ahli IPB Bogor, Jawa Barat plus teaga ahli dari Fakultas Pertanian yang ada di Riau.
"Sektor pertanian ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan di Riau yang masih mencapai sekitar 11.22 persen. Dari 11.22 persen tersebut, 70 persen di antaranya adalah petani," ujarnya.
Gayung bersambut, Rektor IPB Herry Suhardiyanto sudah menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyukseskan program OPRM Riau tersebut. "Kita juga akan melakukan pengkajian untuk pengembangan industri hilir di Riau," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus menambahkan, kekurangan beras di Riau saat ini mencapai sekitar 248.541 ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut dipasok dari Sumbar dan Sumut. "Kedepan kita harapkan kekurangan ini terus bisa diteken, antara lain melalui program OPRM ini," ujar Sekdaprov.
Untuk menyukseskan program ini, pihaknya kini tengah menggagas pembentukan Badan Penyuluhan. Sebab tenaga penyuluh di Riau masih terbatas. Menurutnya baru tujuh kabupaten yang memiliki tenaga penyuluh di Riau.
Badan penyuluh ini juga diharapkan sebagai pendamping untuk menyukseskan program OPRM ini.
Sekdaprov juga menghimbau kepada tenaga penyuluh untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Dengan harapan keberadaan mereka, mampu menjawab berbagai persoalan tentang pertanian.
"Kebanyakan kemampan petani kita masih rendah. Untuk itu diperlukan adanya tenaga penyuluh untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana usahanya bisa lebih baik. Sehingga potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan," tambah Sekdaprov.
Sekdaprov kembali mengingatkan, untuk menyukseskan program OPRM ini, pihaknya menggunakan tiga skenario strategis, masing-masing meningkatkan indeks penanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam dalam setahun.
Kemudian cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitas sawah terlantar (RST). Total luas lahan yang akan dicapai sekitar 100 ribu hektare yang tersebar di Rohil, Rohul, Inhil, Inhu, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak dan Kuansing.
Jika gagasan ini berjalan lancar sesuai harapan, dampaknya tak hanya bagi Riau sebagai lumbung beras, tapi juga berdampak positif untuk kepentingan nasional. Sebab Riau tak tertutup kemungkinan bisa ekspor beras, dan tak hanya ke provinsi tetangga, tapi bisa sampai ke negara tetangga. (kasri)

Riau Bisa Jadi Klaster Industri Sawit

Gubernur Riau, Rusli Zainal menegaskan daerah yang dipimpinnya sudah selayaknya dijadikan sebagai daerah klaster industri sawit di Indonesia. Sebab hampir 40 persen kebun sawit di Indonesia berada di Provinsi Riau.

Disebutkan juga Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis dengan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh daerah penghasil CPO dan Riau dinilai sangat strategis baik dari sisi penyediaan bahan baku maupun wilayah.
"Maka pendirian klaster industri hilir kelapa sawit di Propinsi Riau mestinya menjadi prioritas pembangunan guna melindungi kepentingan ekonomi nasional," ujar Gubernur Rusli Zainal yang tampil sebagai narasumber pada acara Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta, Selasa (4/8).
Gubernur Rusli punya alasan kuat. Sebab tak kurang dari 1,8 juta hektar kebun sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. "Jika pakai helikopter dari Kota Bagansiapiapi, Rokan Hilir, maka akan terlihat jelas hamparan sawit yang cukup luas," ujarnya menggambarkan.
Namun sayang, sambungnya, kondisi ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk air dan listrik. Alhasil investor enggan masuk ke Riau. Padahal ia sudah bertekad akan memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Lancang Kuning.
"Kita sebenarnya sudah bangun jalan melalui proyek multiyears yang nilainya hampir Rp 1,9 triliun murni dari APBD Riau, tapi itu belum cukup. Kita berharap pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur ini, agar investor tertarik untuk masuk ke Riau," ujarnya.
Terkait belum mampunya pemerintah Indonesia membangun industri hilir dari kelapa sawit, membuat dirinya gregetan. Padahal, bila industri pengolahan kelapa sawit didirikan, sangat besar potensi keuntungan yang akan diterima negara, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap tahun kita rugi triliunan rupiah, karena hingga kini kita baru mampu mengekspor kelapa sawit gelondongan. Padahal kalau kita mampu membangun industri hilirnya, kita akan mendapatkan value added (nilai tambah) yang luar biasa hingga triliunan rupiah," ucap Gubri Rusli.
Gubri kembali menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Provinsi Riau, yakni sekitar 1,8 juta hektar. Namun sayangnya, Riau baru mampu menghasilkan CPO untuk diekspor. Sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah mampu membangun industri hilirnya. "Kita baru gelondongan aja. Padahal Malaysia dan Singapura sudah membangun hingga lima atau enam klaster industri pengolahan kepala sawit. Kita jauh tertinggal," ungkap Gubri lagi.
Gubri mengatakan bahwa kendala utama memang terletak pada persoalan infrastruktur. Banyak investor yang ingin masuk namun begitu melihat infrastruktur di daerah yang belum memadai, akhirnya mereka mengurungkan niat. Oleh karena itu, Gubri mengaku saat ini tengah berupaya maksimal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan lainnya. "Sudah ratusan kilo jalan kita bangun, namun justru yang banyak rusak itu adalah jalan-jalan nasional. Makanya kita sangat berharap pemerintah pusat benar-benar serius membangun infrastruktur di daerah," harap Gubri lagi.
Pada kesempatan itu, Gubri berkali-kali mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Lancang Kuning. Sebab, tanpa kehadiran para investor, dipastikan kemajuan suatu daerah akan menjadi lamban. "Tidak ada satu negara pun yang bisa maju tanpa adanya investor. Riau dengan segala potensi yang luar biasa, sangat mengharapkan kehadiran para investor," ucapnya.
Gubernur Rusli yang tampil pada program berteme Peluang dan Iklim Investasi di Riau ini, turut didampingi Direktur Utama Bank Riau, Erzon. Secara gambalng Erzon membeberkan berbagai kesuksesan Bank Riau mendukung program pemerintah daerah. (kasri)

Teks foto: Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP (tengah) didamping Dirut Bank Riau, Erzon, sedang diwawancara oleh pembawa acara Public Corner di Studio Metro TV (live)

Menanti Perlakuan Adil Hakim PN Pekanbaru

BAK membuka kran air, begitu terdakwa Darlis Ilyas, Mantan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau dan Mantan Bendaharanya Ibrahim dikeluarkan dari tahanan, mengalir ikut menyusul terdakwa lainnya mendapat perlakuan serupa.

Darlis dan Ibrahim yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan korban banjir di Rohul dan Kuansing, dialihkan tahanannya menjadi tahanan kota Selasa (18/12/2007) tahun lalu, setelah kondisi kesehatannya dinyatakan terus memburuk.
Tak lama berselang, Kamis (2/1) lalu menyusul dua terdakwa korupsi lagi diberi pengalihan tahanan kota. Ia adalah Azwar Musa, Mantan Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Riau dan Rusli alias Ayong, Direktur Central Matts Indonesia. Kedunya dijerat perkara korupsi pengadaan buku di lingkungan FKIP Unri senilai Rp1,2 M.
Bagaimana pula dengan terdakwa korupsi lainnya. Apakah juga bakal menyusul mendapat perlakuan serupa secara adil. Mereka adalah terdakwa korupsi pengadaan Crude Palm Oil (CPO) di lingkungan Bulog Riau, yang kini perkaranya masih berproses di PN Pekanbaru.
Para terdakwanya adalah mantan Kepala Devisi Regional, Ir Syarief Abdullah, mantan Kepala Bidang Komersial, Syafii Matondang, Kasi Perdagangan, Hendri Mairizal dan manajer keuangan PT Riau Cemerlang Ilahi (RCI), Zul Bukhari.
Yadi Utokoy SH, penasehat hukum dari terdakwa Bulog Riau mendesak majelis hakim yang mengadili perkara kliennya memberikan perlakuan serupa dan adil, sebagaimana diberikan kepada para terdakwa korupsi lainnya yang sudah mendapatkan pengalihan tahanan.
Hal senada di ungkapkan Aziuan Asyaari, penasehat hukum Ruskin Har yang dijerat perkara korupsi dana panitia legislatif (panleg) DPRD Riau. Perkaranya baru saja mulai diadili di PN Pekanbaru, Selasa (8/1) bersama terdakwa M Ihsan, Mantan Dekan Fakultas Hukum Unri.
"Kita sudah masukkan surat permohonan agar mendapatkan penangguhan, atau setidak-tidaknya diberi pengalihanan tahanan dari rutan menjadi tahanan kota," ujar Aziun.
Ada beberapa pertimbangan yang diharapkan menjadi perhatian majelis hakim yang mengadili perkara ini, yakni Ruskin baru saja menjalani operasi jantung di RS Jantung Harapan Kita di Jakarta, sehingga diharuskan menjalani perawatan jalan dua bulan sekali.
"Kita juga melihat peralatan medis penyakit jantung tidak tersedia di klinik Lapas Pekanbaru tersebut. Jadi seketika gangguan jantungnya kumat, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif," ujar Aziun.
Atas pertimbangan itu, pihaknya berharap majelis hakim melihat secara objektif dan memberikan hak azasi Ruskin untuk mendapatkan perawatan. "Ini masalah kemanusiaan dan kita berharap bisa menjadi pertimbangan," tambah Aziun. (kasri)

Syarwan Hamid Bagi-bagi Nasi Kunyit

TAK terasa Forum Nasional Perjuangan Otonomi Khusus (Fornas Otsus) Riau sudah berumur setahun. Minggu (13/1/2008) lalu hari jadi pertamanya di peringati di areal Bandar Serai Purna MTQ, Pekanbaru, yang ditandai dengan pemotongan nasi kunyit.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Syarwan Hamid selaku ketua pembina, didampingi anggota DPD RI Hj Maimanah Umar selaku Ketua Umum Fornas Otsus, di daulat untuk membagikan nasi kunyit, yang dalam istilah jawanya nasi tumpeng.
Satu persatu tokoh perjuangan Otsus Riau diminta menaiki podium untuk menerima sepiring kecil nasi kunyit lengkap lauk pauknya. Di antaranya Alfitra Salam, Khairuddin Al Young Riau, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Wardan mewakili Gubernur HM Rusli Zainal.
Selanjutnya ada Ketua Pansus Otsus DPRD Riau, Badrun A Saleh, mewakili Ketua DPRD Riau Chaidir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Syawir Hamid dan lain-lain.
Setelah mendapat masing-masing nasi kunyit, melalui komando Syarwan Hamid seraya membaca basmallah, secara serentak mereka melahap nasi kunyit yang disertai gumuruh tepuk tangan dari para peserta acara yang memadati halaman utama gedung kesenian Idris Tintin tersebut.
Usai acara Syarwan mengungkapkan, dengan hari jadi pertama ini diharapkan tekad para pihak yang terlibat dalam perjuangan Otsus Riau semakin kuat. Atau yang sebelumnya masih remeng-remeng menjadi jelas.
Dikatakan, selama setahun berlalu, pencapain yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Di antaranya sudah terbentuknya kepengurusan Fornas Otsus sampai ke tingkat kabupaten/kota se-Riau, sebagai wujud bahwa otsus memang aspirasi masyarakat dan untuk masyarakat.
Fornas otsus juga sudah memiliki organisasi pemuda yang diberi nama GM Pemuda Otsus dan sudah pula memiliki mars otsus beserta logonya. Ini membuktikan bahwa perjuangan otsus berjalan secara terorganisir dari arus paling bawah dengan payung hukum yang jelas.
"Dalam dua minggu kedepan, naskah akademiknya sudah bakal ketuk palu oleh DPRD Riau. Dengan demikian pegangan dasar kita untuk berjuang terus semakin kuat. Sebab kebaradaan perjuangan ini sudah diakui legalitasnya secara hukum," tambah Syarwan.
Langkah selanjutnya, sambung Syarwan, konsep otsus terus dilanjutkan pembahasannya di tingkat pusat melalui Dewan Perwakildan Daerah (DPD) RI bersama dengan DPR RI untuk menggagas lahirnya rancangan undang-undang (RUU) untuk otsus Riau.
"Untuk bisa sampai ke pusat, naskah akademiknya harus sudah clear. Sebab dasar kita untuk terus berjuang dari naskah akademik tersebut," tambah Syarwan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otsus DPRD Riau, Badrun A Saleh dalam sambutannya mengungkapkan perjuangan otsus harus diteruskan. Sebab perjuangan ini legal dan dibenarkan dalam undang-undang.
"Perjuangan otsus adalah legal, konstitusioanal, sesuai undang-undang dan jangan takut untuk tampil. Kecuali jika dilakukan secara anarkis atau pemberontakan. Namun sebagai warga Melayu jauh dari sifat itu," ujar Badrun.
Ditambahkan naskah akademik otsus yang kini tengah dalam pembahasan secara konsep sudah tidak ada persoalan lagi, hanya tinggal menunggu waktu untuk pengesahan. "Memang tahap perjuangan baru sampai naskah akademik. Namun jangan tanggung-tanggung dan harus jalan terus," ujarnya.
Perjuangan ini, sambungnya, memang harus memerlukan kebersamaan dan memakan waktu yang tidak sebentar. Sebagai referensi adalah perjuangan otsus yang dilakukan Pemerintah Provinsi DI Jogjakarta, Papua dan Aceh. "Perjuangan mereka tak kurang dari sepuluh tahun. Tapi jangan pesimis dan harus terus berjuang," tambahnya.
Ketua Fornas Otsus Maimanah Umar mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa perjuangan otsus tidak pernah padam. Sebab perjuangan ini adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Riau untuk bisa hidup lebih baik.
"Dari kunjungan kami ke sejumlah daerah, terlihat respon masyarakat luar biasa. Di antaranya waktu kami kunjungan ke Dumai dan Kampar. Ini membuktikan bahwa masyarakat Riau sangat mengharapkan terwujudnya otsus ini," ujar Maimanah.
Dengan terwujudnya otsus nanti, sambung Maimanah, sejumlah pengurusan semestinya diselesaikan di tingkat pusat, sudah bisa diselesaikan ditingkat daerah, seperti pengelolaan Migas, Perkebunan dan Kehutanan.
"Biar daerah yang membagi pusat, jangan pemerintah pusat yang membagi kita, seperti yang sekarang terjadi. Pada hal kita adalah penyumbang devisa negara terbesar," tambah Maimanah. (kasri)

Statemen Gubri Bingungkan Wartawan

USAI mengikuti upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danrem 031/Wirabima, dari Danrem Kol Inf Syafril Mahyudin ke Kol Inf Toto S Moerasad S.Ip MM, sejumlah wartawan langsung berbondong- bondong menghampiri Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP.

Seperti biasa persoalan terkini di Riau banyak yang ditanyakan ke gubernur, terlebih lagi belakangan ini gubernur jarang ngantor di Pekanbaru, tapi lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, mengikuti berbagai rangkain kegiatan selaku gubernur atau Ketua DPD I Golkar Riau.
Soal penetapan Plt Bupati Meranti termasuk yang ikut ditanyakan sejumlah wartawan. Terlebih lagi Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit pada 12 Mei 2009 lalu, sempat mengatakan SK Plt Bupati Meranti sudah diteken Mendagri Mardiyanto dan tak membantah pejabatnya berinisial S.
Sejumlah wartawan, termasuk wartawan yang biasa mangkal di kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, ingin ketegasan dari gubernur, siapa pejabat yang berinisial S tersebut dan kapan resmi di lantik menjadi Plt Bupati Kabupaten Meranti.
Namun jawaban gubernur malah membuat bingung para wartawan. Sebab jawaban yang diberikan gubernur malah mundur dari jawaban yang sempat keluar dari Wakilnya, HR Mambang Mit. "Belum ditetapkan dan masih akan di fit and propertes-kan," ujar Gubernur Rusli Zainal.
Karena proses wawancara berlangsung singkat, sejumlah wartawan tak sempat mengkronfrontir jawaban yang sempat diberikan Wagubri HR Mambang Mit. Kemudian gubernur melanjutkan acara ramah tamah dengan jajaran Danrem 031/WB.
Menjelang pulang, sejumlah wartawan kembali mengulangi pertanyaan serupa soal Plt Kabupaten Meranti tersebut. Jawaban yang diberikan Gubernur Rusli Zainal tetap sama, bahwa plt yang dimaksud belum diputuskan oleh mendagri dan akan ada proses fit and propertest terlebih dahulu. "Insya Allah dalam bulan ini ada fit and propertest dulu," ujar Gubernur.
"Mungkin yang dimaksud pak gubernur itu, calon sekdanya. Sebab Sekdakab Meranti itu yang tengah di fit and propertest oleh Pemprov Riau. Kalau untuk plt-kan biasanya tak ada proses fit and propertest," celetuk seorang wartawan.
"Mungkin karena pak gubernur belakangan ini cukup sibuk di Jakarta. Akibatnya berbagai persoalan daerah banyak yang tidak dikuasai pak gubernur," imbuh sang wartawan.
Terkait pejabat berinisial S, cendrung bernama Syamsuar, Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Sebab dari tiga nama yang diusulkan, hanya nama Syamsuar yang diawali huruf S. Sementara dua nama lainnya, di awali T, masing-masing Tengku Khalil Jaafar dan Tengku Zainudin.
Sementara untuk jabatan sekda, hingga kini belum diputuskan dari tiga nama yang diusulkan Pemkab Bengkalis, sebagai kabupaten induk, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Bengkalis Rosfian.
Kemudian Kepala Badan Perpustaan, Arsip dan Dokumen Bengkalis Abdul Kadir dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkalis Abdul Hamid. (kasri)

Apakah Thamsir Kembali Jadi Ancaman

RAJA Thamsir Rachman memang sudah gagal menjadi Gubernur Riau periode 2008-2013 pada Pilkada Riau lalu. Ia kalah telak dari seteruan politiknya dari Golkar, HM Rusli Zainal SE MP yang berpasangan dengan HR Mambang Mit.

Kini perseteruan keduanya bakal memasuki babak baru terkait perebutan kursi ketua DPRD Riau periode 2009-2014. Secara fisik Rusli memang tak ada kepentingan dengan kursi ketua tersebut. Namun rohnya memang harus ada di sana, guna mengamankan kebijakan strategisnya selaku Gubernur.
Sementara melalui proses Pemilu Legislatif (Pileg) April lalu, Thamsir berhasil masuk ke gedung dewan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Dumai-Bengkalis dari partai yang dipimpinnya Demokrat.
Perolehan kursi Demokrat juga cukup signifikan. Dari dua kursi dari hasil pemilu sebelumnya melejit menjadi delapan kursi atau bertengger di posisi kedua di bawah Partai Golkar yang memperoleh 15 kursi. Praktis Demokrat ikut kebagian jatah satu kursi dari empat kursi unsur pimpinan yang tersedia.
Terus bagaimana dengan perebutan kursi ketua? Ini lah yang kini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi lokal. Thamsir sebagai Ketua Partai Demokrat Riau disebut-sebut punya ambisi besar untuk mendapatkan kursi empuk tersebut.
Tak terbantahkan keinginan ini diduga kuat ada kaitannya dengan perseteruan politik yang kurang harmonis antara Thamsir dengan Rusli yang sudah berlangsung lama. Jika Thamsir berhasil menjadi orang nomor satu di legislatif dan Rusli kini sudah menjadi orang nomor satu di eksekutif. Wow..seru!!
Muluskah keinginan Thamsir tersebut? Menilik dari latar belakang ini, maka dapat dipastikan Golkar Riau tidak mau kecolongan dan tidak akan tinggal diam untuk meloloskan Thamsir mendapatkan BM 2 tersebut yang kini dijabat Johar Firdaus yang juga dari Golkar.
Terlebih lagi Rusli yang juga Ketua Golkar sekaligus Gubernur Riau saat ini, tetap menginginkan berbagai kebijakan strategisnya dapat mulus berproses dan di sahkan dari gedung wakil rakyat tersebut.
Sejumlah proyek yang dibungkus dengan program K2i dengan nilai miliran rupiah selama ini memang sudah berjalan relatif mulus dari gedung dewan. Proyek miliaran rupiah untuk pembangunan infrastruktur PON 2012 juga sudah menunggu.
Bahkan pelaksanannya selama ini disebut-sebut orang yang tak jauh dari lingkungan kekuasaan dan loyal. Apakah semua ini kembali berjalan mulus begitu Thamsir ada di gedung wakil rakyat, terlebih lagi jika Thamsir berhasil mendapatkan kursi ketua.
Maka dapat ditebak. Rusli Cs tidak akan tinggal diam. Pihaknya pasti tak kalah ngotot untuk menempatkan kembali kursi empuk Ketua DPRD Riau tersebut menjadi milik kader Golkar.
Dalam konteks ini kepiawain politik Rusli kembali diuji. Berhasilkah ia menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD Riau guna mengamankan berbagai kebijakannya. Jika akhirnya gagal dan menjadi milik Demokrat, ini pertanda negatif buat kubu Rusli yang menjalankan roda pemerintahan di eksekutif.
Thamsir ketika menjabat Bupati Inhu, punya keterbatasan wewenang untuk mengkritisi kebijakan Rusli kala itu, kendati keduanya sudah tak lagi harmonis. Sebab Rusli adalah atasannya sebagai Gubenur Riau periode 2003-2008.
Tapi kalau jabatan Ketua DPRD Riau berhasil Thamsir peroleh, maka posisinya menjadi sejajar dengan Rusli Zainal dengan kewenangan masing-masing. Thamsir akhirnya memiliki kekuatan tersendiri untuk mencegal dan mengkritis berbagai kebijakan Rusli yang selama ini memang tidak sejalan dengan sudut pandangnya.
Tapi ini semua belum berakhir dan akan diuji kepiawain politik masing-masing kubu menjelang September 2009 mendatang. Namun yang jelas, Thamsir didukung tokoh-tokoh Demokrat yang selama ini memang sudah menjadi seteru politik Golkar.
Sebut saja Mantan Bupati Kampar, Jefri Noer, Mantan Bupati Kuansing Asrul Djafar. Ada juga isteri Basrizal Kota, Hj Muniarti Basko. Kesemua tokoh ini ikut mendampingi Thamsir di gedung dewan yang berkantor di Jl Sudirman, Pekanbaru.
Sementara tokoh senior Golkar yang kembali masuk ke DPRD Riau yang diharapkan bisa mengimbangi Thamsir, di antaranya ada Johar Firdaus (Ketua DPRD Riau), Ilyas Labay (Ketua DPRD Dumai), Masnur (Ketua DPRD Kampar), Suparman (Ketua Golkar Rohul) dan beberapa nama lain.
Untuk itu mari-mari sama kita amati siapa sesungguhnya yang piwai, apakah kubu Thamsir Cs atau Rusli Cs. Terlepas dari itu, Golkar Riau sedikit bisa berlega jika aturan baru penempatan kursi ketua dewan disahkan oleh DPR RI dalam waktu dekat ini.
Sebab aturan baru itu mengharuskan ketua dewan diisi oleh partai pemenang. Jika aturan ini disahkan, secara nasional memang menguntungkan Demokrat. Sebab Demokrat adalah partai pemenang. Namun untuk kontek Riau, menguntungkan Golkar. Sebab Golkar adalah partai pemenang di Riau.
Namun sepertinya proses aturan baru itu tak mulus. Sebab dinilai menguntungkan Demokrat. Alhasil lawan politiknya yang kini mendominisasi kursi legislatif di DPR RI siap mencegal, seperti Golkar dan PDIP. Tapi ini wilayah politik, hal yang tak mungkin bisa menjadi mungkin dalam hitungan detik. Mari sama kita amati.. (kasri)

Pesimistis Pembangunan Stadion Utama PON

SEKITAR bulan Februari 2009 lalu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Yuda Bhakti berulang kali mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau, untuk menyegerakan pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVIII tahun 2012, yang akan dihelat di Riau.

Sebab dari komunikasinya dengan pihak konsultan, pembangunan stadion utama itu sudah terlambat enam bulan, jika ditargetkan saat perhelatan PON 2012 di Riau pembangunan tuntas tepat waktu. Enam bulan yang dimaksud ketika itu hitungannya sejak Februari lalu.
Jika sekarang sudah memasuki bulan Mei, maka keterlambatannya menjadi sembilan bulan dan hampir genap setahun. Sementara hingga kini proses lelang proyek senilai Rp 900 miliar tersebut tak kunjung dituntaskan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau.
Kepala Dispora Provinsi Riau, Lukman Abbas saat ditemui Tribun di kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru mengaku memang proses lelang yang dimaksud belum tuntas. "Segera kita tuntaskan proses lelangnya," ujar Lukman singkat dalam minggu lalu.
Itu artinya pembangunan stadion yang direncanakan berkapasitas sekitar 40 ribu tempat duduk tersebut belum dimulai sama sekali. Stadion ini direncanakan berlokasi di komplek Universitas Riau (UR) di atas lahan sekitar 300 hektare.
Apa sebenarnya yang menjadi persoalan hingga kini proses lelang tersebut tak kunjung tuntas. Apakah memang syarat dengan talik ulur kepentingan kelompok tertentu, karena menyangkut proyek dengan nilainya yang hampir mencapai Rp 1 triliun tersebut.
Atau memang persoalan lahannya yang belum tuntas. Sebab hasil investigasi yang dilakukan anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu, lahan tersebut masih bersengketa dengan sejumlah warga yang memang sudah lama berdomisili di sekitar stadion yang akan dibangun megah tersebut.
Jika persoalan ini ditanyakan kepada pejabat di lingkungan Pemprov, selalu disebutkan persoalan lahan sudah tak ada persoalan, baik itu melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus, Kepala Bappeda Riau, Emrizal Pakis dan beberapa pejabat lainnya.
Kepala Dispora Provinsi Riau, Lukman Abbas juga pernah menyebutkan, sengketa lahan yang menjadi penghambat selama ini, setelah dikoordinasikan dengan Rektor Unri, Prof Dr Ashaluddin Djalil, sudah tak ada masalah, termasuk izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di Jakarta.
"Persoalan itu (sengketa lahan dan izin Dikti), menurut Pak Rektor (Unri Prof Dr Ashaluddin Djalil) menjadi urusan mereka, tapi prinsipnya sudah tak ada masalah dan sekarang upaya pengukuran lahan terus dilakukan oleh orang BPN," kata Lukman ketika itu.
Tapi faktanya hingga kini pembangunan itu tak kunjung dimulai, bahkan proses lelangnya belum clear, sementara perhelatan PON sudah semakin dekat. Kalau dihitung dalam rentang waktu pekerjaan normal, maka dapat dipastikan pembangunannya tak bisa dituntaskan tepat waktu.
Alhasil target sukses pelaksanaan PON Riau patut diragukan. Apakah kasus seperti yang terjadi di PON Kaltim bakal terjadi di Riau. Sebab saat pembukaan berlangsung, para pekerjaan masih terlihat bekerja menuntaskan pekerjaannya. (kasri)