Geliat Riau Menuju Swasembada Beras

JUMIAT, seorang Petani di Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku belum tahu betul apa yang dimaksud dengan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang digagas Pemerintah Provinsi Riau.

Program OPRM ini memang baru digarap tahun 2009 dan ditargetkan tuntas 2013 mendatang. Program ini meliputi 3 skenario strategis; peningkatan Indek Penanaman (IP), melakukan cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitas sawah terlantar (RST).
"Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah ini bisa berjalan lancar, karena dampaknya sudah jelas sangat positif menuju Riau swasembada beras," guman Jumiat setelah diberi tahu Tribun maksud dari program OPRM tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memang terlihat begitu antusias untuk mewujudkan program peningkaan ketahanan pangan ini. Sembilan kabupaten yang menjadi sebaran lahan OPRM sudah membuat komitmen bersama bagaimana program ini sukses melalui budget sering.
Sembilan kabupaten tersebut masing-masing Kabupatenn Rokan Hilir (Rohil), Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hilir (Inhil), Indragiri Hulu (Inhu), Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)
Untuk mewujudkan program ini memang tak mudah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sesuai perencanaan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun sampai tahun 2013 mendatang. Untuk 2009 ini, Pemprov Riau sudah menyediakan lahan sekitar 1.400 ha.
Lahan-lahan tersebut tersebar di 264 desa yang ada di 61 kecamatan di Riau. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau Basriman, untuk tahun ini sudah dianggarkan dana sekitar Rp 18 miliar.
Dana ini diperuntukkan untuk pengadaan lahan baru dan revitalisasai sawah terlantar di Riau. "Insya Allah tahun depan akan ada penambahan lahan lagi. Namun beberapa anggaran yang dibutuhkan, masih dalam pembahasan," ujarnya.
Kembali ditegaskan, untuk menyukseskan OPRM ini pihaknya menyiapkan tiga skenario staretgis, masing-masing revitalisasi sawah terlantar (RST), cetak sawah baru (CSB), dan peningkatan indeks penanaman (IP) 100 menjadi IP 200. Artinya jika biasanya dalam setahun panen sekali, ditingkatkan menjadi dua kali.
"Untuk RST, sasaran kita mencapai sekitar 13.126,83 ha, termasuk untuk kelompok lahan sawah yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan CBS seluas 18.765,10 ha dan IP seluas 68.108,18 ha," tambahnya.
Untuk menggarap program ini, Pemprov Riau memang dipastikan tak mampu menanggulangi dana senilai Rp 1,2 triliun tersebut sendirian. Namun dibutuhkan partisipasi pihak berkepentingan lainnya.
Menurut Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit akan ada budget sharing. Rinciannya 25 persen dari pemerintah pusat, 35persen dari Pemerintah Provinsi Riau dan dan 40 persen dari sembilan kabupaten yang sudah menyatakan komitmen untuk membangun OPRM ini.
Gayung bersambut, apa yang diharapkan Pemerintah Provinsi Riau langsung direspon Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Riau Basriman menambahkan Pemerintah Pusat siap membantu senilai Rp 15 miliar.
Rp 15 miliar ini untuk membuka lahan persawahan baru seluas 500 hektar. Lahan ini tersebar di tujuh kabupaten, masing-masing Kuansing, Inhil, Bengkalis, Rohil, Pelalawan, Inhu dan Kampar.
Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP juga menyebutkan bahwa program OPRM ini sudah mendapat respon positif dari pemerintah pusat, sebagaimana hasil pertemuannya dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Jakarta belum lama ini. Bahkan pusat akan membentuk tim pengkajian OPRM.
"Alhamdulillah program OPRM kita ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat dan dari hasil pertemuan kita dengan Departemen dan Menteri Pertanian, mereka akan mempersiapkan tim untuk melakukan pengkajian OPRM ," ujar gubernur.
Dikatakan, untuk mensukseskan program ini, pihaknya juga didukung dengan payung hukum berupa Peraturan daerah (Perda). "Kita akan susun program ini secara komfrehensif demi tercapainya swasemba beras Riau," ujarnya.

Dilibatkan IPB Bogor
GUBERNUR Riau, HM Rusli Zainal SE MP membayangkan bagaimana masyarakatnya tak lagi impor beras dari provinsi tetangga; Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut), seperti yang berlangsung selama ini.
Sedikitnya 50 persen dari kebutuhan beras Riau diimpor dari dua provinsi tersebut. Gubernur Rusli Zainal berharap kondisi seperti ini tak terus berlanjut. Sebab Riau dinilai punya potensi besar untuk mandiri beras.
Untuk itu, Gubernur Rusli Zainal bersama stakeholder (pemangku kekepentingan) menggagas Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) dengan target lahan garapan sawah sekitar 100 ribu hektare, yang tersebar di sembilan kabupaten di Riau.
Untuk mewujudkan ini semua disadari tidak mudah, butuh dana besar dan tenaga ahli yang handal. Sesuai perencanaan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk menggarap program ini hingga tuntas tahun 2013 mendatang.
Untuk mendapatkan dana ini akan dilakukan budget sharing antara pemerintah kabupaten yang terlibat, pemerintah provinsi selaku penggagas dan pemerintah pusat sebagai pendukung. Sementara untuk tenaga ahli, turut dilibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB).
"Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan program OPRM ini. Kita akan libatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya, di antaranya adalah IPB," ujar Gubernur Riau, Rusli Zainal pada suatu kesempatan.
Menurut gubernur, saat ini lahan pertanian di Riau mencapai sekitar 23 ribu hektare, sementara lahan yang tersedia sekitar 149 ribu hektare. "Artinya peluang lahan kita masih luas untuk bisa digarap maksimal untuk bersawah," ujar Mantan Bupati Indragiri Hilir ini.
Agar penggarapan bisa berlangsung maksimal, diperlukan tenaga ahli pendamping. Maka muncullah gagasan pendampingnya dari tenaga ahli IPB Bogor, Jawa Barat plus teaga ahli dari Fakultas Pertanian yang ada di Riau.
"Sektor pertanian ini berpotensi menurunkan angka kemiskinan di Riau yang masih mencapai sekitar 11.22 persen. Dari 11.22 persen tersebut, 70 persen di antaranya adalah petani," ujarnya.
Gayung bersambut, Rektor IPB Herry Suhardiyanto sudah menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyukseskan program OPRM Riau tersebut. "Kita juga akan melakukan pengkajian untuk pengembangan industri hilir di Riau," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus menambahkan, kekurangan beras di Riau saat ini mencapai sekitar 248.541 ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut dipasok dari Sumbar dan Sumut. "Kedepan kita harapkan kekurangan ini terus bisa diteken, antara lain melalui program OPRM ini," ujar Sekdaprov.
Untuk menyukseskan program ini, pihaknya kini tengah menggagas pembentukan Badan Penyuluhan. Sebab tenaga penyuluh di Riau masih terbatas. Menurutnya baru tujuh kabupaten yang memiliki tenaga penyuluh di Riau.
Badan penyuluh ini juga diharapkan sebagai pendamping untuk menyukseskan program OPRM ini.
Sekdaprov juga menghimbau kepada tenaga penyuluh untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Dengan harapan keberadaan mereka, mampu menjawab berbagai persoalan tentang pertanian.
"Kebanyakan kemampan petani kita masih rendah. Untuk itu diperlukan adanya tenaga penyuluh untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana usahanya bisa lebih baik. Sehingga potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan," tambah Sekdaprov.
Sekdaprov kembali mengingatkan, untuk menyukseskan program OPRM ini, pihaknya menggunakan tiga skenario strategis, masing-masing meningkatkan indeks penanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam dalam setahun.
Kemudian cetak sawah baru (CSB) dan rehabilitas sawah terlantar (RST). Total luas lahan yang akan dicapai sekitar 100 ribu hektare yang tersebar di Rohil, Rohul, Inhil, Inhu, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Siak dan Kuansing.
Jika gagasan ini berjalan lancar sesuai harapan, dampaknya tak hanya bagi Riau sebagai lumbung beras, tapi juga berdampak positif untuk kepentingan nasional. Sebab Riau tak tertutup kemungkinan bisa ekspor beras, dan tak hanya ke provinsi tetangga, tapi bisa sampai ke negara tetangga. (kasri)

Riau Bisa Jadi Klaster Industri Sawit

Gubernur Riau, Rusli Zainal menegaskan daerah yang dipimpinnya sudah selayaknya dijadikan sebagai daerah klaster industri sawit di Indonesia. Sebab hampir 40 persen kebun sawit di Indonesia berada di Provinsi Riau.

Disebutkan juga Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis dengan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh daerah penghasil CPO dan Riau dinilai sangat strategis baik dari sisi penyediaan bahan baku maupun wilayah.
"Maka pendirian klaster industri hilir kelapa sawit di Propinsi Riau mestinya menjadi prioritas pembangunan guna melindungi kepentingan ekonomi nasional," ujar Gubernur Rusli Zainal yang tampil sebagai narasumber pada acara Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta, Selasa (4/8).
Gubernur Rusli punya alasan kuat. Sebab tak kurang dari 1,8 juta hektar kebun sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota di Riau. "Jika pakai helikopter dari Kota Bagansiapiapi, Rokan Hilir, maka akan terlihat jelas hamparan sawit yang cukup luas," ujarnya menggambarkan.
Namun sayang, sambungnya, kondisi ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk air dan listrik. Alhasil investor enggan masuk ke Riau. Padahal ia sudah bertekad akan memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Lancang Kuning.
"Kita sebenarnya sudah bangun jalan melalui proyek multiyears yang nilainya hampir Rp 1,9 triliun murni dari APBD Riau, tapi itu belum cukup. Kita berharap pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur ini, agar investor tertarik untuk masuk ke Riau," ujarnya.
Terkait belum mampunya pemerintah Indonesia membangun industri hilir dari kelapa sawit, membuat dirinya gregetan. Padahal, bila industri pengolahan kelapa sawit didirikan, sangat besar potensi keuntungan yang akan diterima negara, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap tahun kita rugi triliunan rupiah, karena hingga kini kita baru mampu mengekspor kelapa sawit gelondongan. Padahal kalau kita mampu membangun industri hilirnya, kita akan mendapatkan value added (nilai tambah) yang luar biasa hingga triliunan rupiah," ucap Gubri Rusli.
Gubri kembali menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Provinsi Riau, yakni sekitar 1,8 juta hektar. Namun sayangnya, Riau baru mampu menghasilkan CPO untuk diekspor. Sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah mampu membangun industri hilirnya. "Kita baru gelondongan aja. Padahal Malaysia dan Singapura sudah membangun hingga lima atau enam klaster industri pengolahan kepala sawit. Kita jauh tertinggal," ungkap Gubri lagi.
Gubri mengatakan bahwa kendala utama memang terletak pada persoalan infrastruktur. Banyak investor yang ingin masuk namun begitu melihat infrastruktur di daerah yang belum memadai, akhirnya mereka mengurungkan niat. Oleh karena itu, Gubri mengaku saat ini tengah berupaya maksimal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan lainnya. "Sudah ratusan kilo jalan kita bangun, namun justru yang banyak rusak itu adalah jalan-jalan nasional. Makanya kita sangat berharap pemerintah pusat benar-benar serius membangun infrastruktur di daerah," harap Gubri lagi.
Pada kesempatan itu, Gubri berkali-kali mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Lancang Kuning. Sebab, tanpa kehadiran para investor, dipastikan kemajuan suatu daerah akan menjadi lamban. "Tidak ada satu negara pun yang bisa maju tanpa adanya investor. Riau dengan segala potensi yang luar biasa, sangat mengharapkan kehadiran para investor," ucapnya.
Gubernur Rusli yang tampil pada program berteme Peluang dan Iklim Investasi di Riau ini, turut didampingi Direktur Utama Bank Riau, Erzon. Secara gambalng Erzon membeberkan berbagai kesuksesan Bank Riau mendukung program pemerintah daerah. (kasri)

Teks foto: Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP (tengah) didamping Dirut Bank Riau, Erzon, sedang diwawancara oleh pembawa acara Public Corner di Studio Metro TV (live)

Menanti Perlakuan Adil Hakim PN Pekanbaru

BAK membuka kran air, begitu terdakwa Darlis Ilyas, Mantan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau dan Mantan Bendaharanya Ibrahim dikeluarkan dari tahanan, mengalir ikut menyusul terdakwa lainnya mendapat perlakuan serupa.

Darlis dan Ibrahim yang terjerat kasus dugaan korupsi dana bantuan korban banjir di Rohul dan Kuansing, dialihkan tahanannya menjadi tahanan kota Selasa (18/12/2007) tahun lalu, setelah kondisi kesehatannya dinyatakan terus memburuk.
Tak lama berselang, Kamis (2/1) lalu menyusul dua terdakwa korupsi lagi diberi pengalihan tahanan kota. Ia adalah Azwar Musa, Mantan Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Riau dan Rusli alias Ayong, Direktur Central Matts Indonesia. Kedunya dijerat perkara korupsi pengadaan buku di lingkungan FKIP Unri senilai Rp1,2 M.
Bagaimana pula dengan terdakwa korupsi lainnya. Apakah juga bakal menyusul mendapat perlakuan serupa secara adil. Mereka adalah terdakwa korupsi pengadaan Crude Palm Oil (CPO) di lingkungan Bulog Riau, yang kini perkaranya masih berproses di PN Pekanbaru.
Para terdakwanya adalah mantan Kepala Devisi Regional, Ir Syarief Abdullah, mantan Kepala Bidang Komersial, Syafii Matondang, Kasi Perdagangan, Hendri Mairizal dan manajer keuangan PT Riau Cemerlang Ilahi (RCI), Zul Bukhari.
Yadi Utokoy SH, penasehat hukum dari terdakwa Bulog Riau mendesak majelis hakim yang mengadili perkara kliennya memberikan perlakuan serupa dan adil, sebagaimana diberikan kepada para terdakwa korupsi lainnya yang sudah mendapatkan pengalihan tahanan.
Hal senada di ungkapkan Aziuan Asyaari, penasehat hukum Ruskin Har yang dijerat perkara korupsi dana panitia legislatif (panleg) DPRD Riau. Perkaranya baru saja mulai diadili di PN Pekanbaru, Selasa (8/1) bersama terdakwa M Ihsan, Mantan Dekan Fakultas Hukum Unri.
"Kita sudah masukkan surat permohonan agar mendapatkan penangguhan, atau setidak-tidaknya diberi pengalihanan tahanan dari rutan menjadi tahanan kota," ujar Aziun.
Ada beberapa pertimbangan yang diharapkan menjadi perhatian majelis hakim yang mengadili perkara ini, yakni Ruskin baru saja menjalani operasi jantung di RS Jantung Harapan Kita di Jakarta, sehingga diharuskan menjalani perawatan jalan dua bulan sekali.
"Kita juga melihat peralatan medis penyakit jantung tidak tersedia di klinik Lapas Pekanbaru tersebut. Jadi seketika gangguan jantungnya kumat, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif," ujar Aziun.
Atas pertimbangan itu, pihaknya berharap majelis hakim melihat secara objektif dan memberikan hak azasi Ruskin untuk mendapatkan perawatan. "Ini masalah kemanusiaan dan kita berharap bisa menjadi pertimbangan," tambah Aziun. (kasri)

Syarwan Hamid Bagi-bagi Nasi Kunyit

TAK terasa Forum Nasional Perjuangan Otonomi Khusus (Fornas Otsus) Riau sudah berumur setahun. Minggu (13/1/2008) lalu hari jadi pertamanya di peringati di areal Bandar Serai Purna MTQ, Pekanbaru, yang ditandai dengan pemotongan nasi kunyit.

Mantan Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Syarwan Hamid selaku ketua pembina, didampingi anggota DPD RI Hj Maimanah Umar selaku Ketua Umum Fornas Otsus, di daulat untuk membagikan nasi kunyit, yang dalam istilah jawanya nasi tumpeng.
Satu persatu tokoh perjuangan Otsus Riau diminta menaiki podium untuk menerima sepiring kecil nasi kunyit lengkap lauk pauknya. Di antaranya Alfitra Salam, Khairuddin Al Young Riau, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Wardan mewakili Gubernur HM Rusli Zainal.
Selanjutnya ada Ketua Pansus Otsus DPRD Riau, Badrun A Saleh, mewakili Ketua DPRD Riau Chaidir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau Syawir Hamid dan lain-lain.
Setelah mendapat masing-masing nasi kunyit, melalui komando Syarwan Hamid seraya membaca basmallah, secara serentak mereka melahap nasi kunyit yang disertai gumuruh tepuk tangan dari para peserta acara yang memadati halaman utama gedung kesenian Idris Tintin tersebut.
Usai acara Syarwan mengungkapkan, dengan hari jadi pertama ini diharapkan tekad para pihak yang terlibat dalam perjuangan Otsus Riau semakin kuat. Atau yang sebelumnya masih remeng-remeng menjadi jelas.
Dikatakan, selama setahun berlalu, pencapain yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Di antaranya sudah terbentuknya kepengurusan Fornas Otsus sampai ke tingkat kabupaten/kota se-Riau, sebagai wujud bahwa otsus memang aspirasi masyarakat dan untuk masyarakat.
Fornas otsus juga sudah memiliki organisasi pemuda yang diberi nama GM Pemuda Otsus dan sudah pula memiliki mars otsus beserta logonya. Ini membuktikan bahwa perjuangan otsus berjalan secara terorganisir dari arus paling bawah dengan payung hukum yang jelas.
"Dalam dua minggu kedepan, naskah akademiknya sudah bakal ketuk palu oleh DPRD Riau. Dengan demikian pegangan dasar kita untuk berjuang terus semakin kuat. Sebab kebaradaan perjuangan ini sudah diakui legalitasnya secara hukum," tambah Syarwan.
Langkah selanjutnya, sambung Syarwan, konsep otsus terus dilanjutkan pembahasannya di tingkat pusat melalui Dewan Perwakildan Daerah (DPD) RI bersama dengan DPR RI untuk menggagas lahirnya rancangan undang-undang (RUU) untuk otsus Riau.
"Untuk bisa sampai ke pusat, naskah akademiknya harus sudah clear. Sebab dasar kita untuk terus berjuang dari naskah akademik tersebut," tambah Syarwan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otsus DPRD Riau, Badrun A Saleh dalam sambutannya mengungkapkan perjuangan otsus harus diteruskan. Sebab perjuangan ini legal dan dibenarkan dalam undang-undang.
"Perjuangan otsus adalah legal, konstitusioanal, sesuai undang-undang dan jangan takut untuk tampil. Kecuali jika dilakukan secara anarkis atau pemberontakan. Namun sebagai warga Melayu jauh dari sifat itu," ujar Badrun.
Ditambahkan naskah akademik otsus yang kini tengah dalam pembahasan secara konsep sudah tidak ada persoalan lagi, hanya tinggal menunggu waktu untuk pengesahan. "Memang tahap perjuangan baru sampai naskah akademik. Namun jangan tanggung-tanggung dan harus jalan terus," ujarnya.
Perjuangan ini, sambungnya, memang harus memerlukan kebersamaan dan memakan waktu yang tidak sebentar. Sebagai referensi adalah perjuangan otsus yang dilakukan Pemerintah Provinsi DI Jogjakarta, Papua dan Aceh. "Perjuangan mereka tak kurang dari sepuluh tahun. Tapi jangan pesimis dan harus terus berjuang," tambahnya.
Ketua Fornas Otsus Maimanah Umar mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa perjuangan otsus tidak pernah padam. Sebab perjuangan ini adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Riau untuk bisa hidup lebih baik.
"Dari kunjungan kami ke sejumlah daerah, terlihat respon masyarakat luar biasa. Di antaranya waktu kami kunjungan ke Dumai dan Kampar. Ini membuktikan bahwa masyarakat Riau sangat mengharapkan terwujudnya otsus ini," ujar Maimanah.
Dengan terwujudnya otsus nanti, sambung Maimanah, sejumlah pengurusan semestinya diselesaikan di tingkat pusat, sudah bisa diselesaikan ditingkat daerah, seperti pengelolaan Migas, Perkebunan dan Kehutanan.
"Biar daerah yang membagi pusat, jangan pemerintah pusat yang membagi kita, seperti yang sekarang terjadi. Pada hal kita adalah penyumbang devisa negara terbesar," tambah Maimanah. (kasri)

Statemen Gubri Bingungkan Wartawan

USAI mengikuti upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danrem 031/Wirabima, dari Danrem Kol Inf Syafril Mahyudin ke Kol Inf Toto S Moerasad S.Ip MM, sejumlah wartawan langsung berbondong- bondong menghampiri Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE MP.

Seperti biasa persoalan terkini di Riau banyak yang ditanyakan ke gubernur, terlebih lagi belakangan ini gubernur jarang ngantor di Pekanbaru, tapi lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, mengikuti berbagai rangkain kegiatan selaku gubernur atau Ketua DPD I Golkar Riau.
Soal penetapan Plt Bupati Meranti termasuk yang ikut ditanyakan sejumlah wartawan. Terlebih lagi Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit pada 12 Mei 2009 lalu, sempat mengatakan SK Plt Bupati Meranti sudah diteken Mendagri Mardiyanto dan tak membantah pejabatnya berinisial S.
Sejumlah wartawan, termasuk wartawan yang biasa mangkal di kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, ingin ketegasan dari gubernur, siapa pejabat yang berinisial S tersebut dan kapan resmi di lantik menjadi Plt Bupati Kabupaten Meranti.
Namun jawaban gubernur malah membuat bingung para wartawan. Sebab jawaban yang diberikan gubernur malah mundur dari jawaban yang sempat keluar dari Wakilnya, HR Mambang Mit. "Belum ditetapkan dan masih akan di fit and propertes-kan," ujar Gubernur Rusli Zainal.
Karena proses wawancara berlangsung singkat, sejumlah wartawan tak sempat mengkronfrontir jawaban yang sempat diberikan Wagubri HR Mambang Mit. Kemudian gubernur melanjutkan acara ramah tamah dengan jajaran Danrem 031/WB.
Menjelang pulang, sejumlah wartawan kembali mengulangi pertanyaan serupa soal Plt Kabupaten Meranti tersebut. Jawaban yang diberikan Gubernur Rusli Zainal tetap sama, bahwa plt yang dimaksud belum diputuskan oleh mendagri dan akan ada proses fit and propertest terlebih dahulu. "Insya Allah dalam bulan ini ada fit and propertest dulu," ujar Gubernur.
"Mungkin yang dimaksud pak gubernur itu, calon sekdanya. Sebab Sekdakab Meranti itu yang tengah di fit and propertest oleh Pemprov Riau. Kalau untuk plt-kan biasanya tak ada proses fit and propertest," celetuk seorang wartawan.
"Mungkin karena pak gubernur belakangan ini cukup sibuk di Jakarta. Akibatnya berbagai persoalan daerah banyak yang tidak dikuasai pak gubernur," imbuh sang wartawan.
Terkait pejabat berinisial S, cendrung bernama Syamsuar, Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Sebab dari tiga nama yang diusulkan, hanya nama Syamsuar yang diawali huruf S. Sementara dua nama lainnya, di awali T, masing-masing Tengku Khalil Jaafar dan Tengku Zainudin.
Sementara untuk jabatan sekda, hingga kini belum diputuskan dari tiga nama yang diusulkan Pemkab Bengkalis, sebagai kabupaten induk, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Bengkalis Rosfian.
Kemudian Kepala Badan Perpustaan, Arsip dan Dokumen Bengkalis Abdul Kadir dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkalis Abdul Hamid. (kasri)

Apakah Thamsir Kembali Jadi Ancaman

RAJA Thamsir Rachman memang sudah gagal menjadi Gubernur Riau periode 2008-2013 pada Pilkada Riau lalu. Ia kalah telak dari seteruan politiknya dari Golkar, HM Rusli Zainal SE MP yang berpasangan dengan HR Mambang Mit.

Kini perseteruan keduanya bakal memasuki babak baru terkait perebutan kursi ketua DPRD Riau periode 2009-2014. Secara fisik Rusli memang tak ada kepentingan dengan kursi ketua tersebut. Namun rohnya memang harus ada di sana, guna mengamankan kebijakan strategisnya selaku Gubernur.
Sementara melalui proses Pemilu Legislatif (Pileg) April lalu, Thamsir berhasil masuk ke gedung dewan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Dumai-Bengkalis dari partai yang dipimpinnya Demokrat.
Perolehan kursi Demokrat juga cukup signifikan. Dari dua kursi dari hasil pemilu sebelumnya melejit menjadi delapan kursi atau bertengger di posisi kedua di bawah Partai Golkar yang memperoleh 15 kursi. Praktis Demokrat ikut kebagian jatah satu kursi dari empat kursi unsur pimpinan yang tersedia.
Terus bagaimana dengan perebutan kursi ketua? Ini lah yang kini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi lokal. Thamsir sebagai Ketua Partai Demokrat Riau disebut-sebut punya ambisi besar untuk mendapatkan kursi empuk tersebut.
Tak terbantahkan keinginan ini diduga kuat ada kaitannya dengan perseteruan politik yang kurang harmonis antara Thamsir dengan Rusli yang sudah berlangsung lama. Jika Thamsir berhasil menjadi orang nomor satu di legislatif dan Rusli kini sudah menjadi orang nomor satu di eksekutif. Wow..seru!!
Muluskah keinginan Thamsir tersebut? Menilik dari latar belakang ini, maka dapat dipastikan Golkar Riau tidak mau kecolongan dan tidak akan tinggal diam untuk meloloskan Thamsir mendapatkan BM 2 tersebut yang kini dijabat Johar Firdaus yang juga dari Golkar.
Terlebih lagi Rusli yang juga Ketua Golkar sekaligus Gubernur Riau saat ini, tetap menginginkan berbagai kebijakan strategisnya dapat mulus berproses dan di sahkan dari gedung wakil rakyat tersebut.
Sejumlah proyek yang dibungkus dengan program K2i dengan nilai miliran rupiah selama ini memang sudah berjalan relatif mulus dari gedung dewan. Proyek miliaran rupiah untuk pembangunan infrastruktur PON 2012 juga sudah menunggu.
Bahkan pelaksanannya selama ini disebut-sebut orang yang tak jauh dari lingkungan kekuasaan dan loyal. Apakah semua ini kembali berjalan mulus begitu Thamsir ada di gedung wakil rakyat, terlebih lagi jika Thamsir berhasil mendapatkan kursi ketua.
Maka dapat ditebak. Rusli Cs tidak akan tinggal diam. Pihaknya pasti tak kalah ngotot untuk menempatkan kembali kursi empuk Ketua DPRD Riau tersebut menjadi milik kader Golkar.
Dalam konteks ini kepiawain politik Rusli kembali diuji. Berhasilkah ia menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD Riau guna mengamankan berbagai kebijakannya. Jika akhirnya gagal dan menjadi milik Demokrat, ini pertanda negatif buat kubu Rusli yang menjalankan roda pemerintahan di eksekutif.
Thamsir ketika menjabat Bupati Inhu, punya keterbatasan wewenang untuk mengkritisi kebijakan Rusli kala itu, kendati keduanya sudah tak lagi harmonis. Sebab Rusli adalah atasannya sebagai Gubenur Riau periode 2003-2008.
Tapi kalau jabatan Ketua DPRD Riau berhasil Thamsir peroleh, maka posisinya menjadi sejajar dengan Rusli Zainal dengan kewenangan masing-masing. Thamsir akhirnya memiliki kekuatan tersendiri untuk mencegal dan mengkritis berbagai kebijakan Rusli yang selama ini memang tidak sejalan dengan sudut pandangnya.
Tapi ini semua belum berakhir dan akan diuji kepiawain politik masing-masing kubu menjelang September 2009 mendatang. Namun yang jelas, Thamsir didukung tokoh-tokoh Demokrat yang selama ini memang sudah menjadi seteru politik Golkar.
Sebut saja Mantan Bupati Kampar, Jefri Noer, Mantan Bupati Kuansing Asrul Djafar. Ada juga isteri Basrizal Kota, Hj Muniarti Basko. Kesemua tokoh ini ikut mendampingi Thamsir di gedung dewan yang berkantor di Jl Sudirman, Pekanbaru.
Sementara tokoh senior Golkar yang kembali masuk ke DPRD Riau yang diharapkan bisa mengimbangi Thamsir, di antaranya ada Johar Firdaus (Ketua DPRD Riau), Ilyas Labay (Ketua DPRD Dumai), Masnur (Ketua DPRD Kampar), Suparman (Ketua Golkar Rohul) dan beberapa nama lain.
Untuk itu mari-mari sama kita amati siapa sesungguhnya yang piwai, apakah kubu Thamsir Cs atau Rusli Cs. Terlepas dari itu, Golkar Riau sedikit bisa berlega jika aturan baru penempatan kursi ketua dewan disahkan oleh DPR RI dalam waktu dekat ini.
Sebab aturan baru itu mengharuskan ketua dewan diisi oleh partai pemenang. Jika aturan ini disahkan, secara nasional memang menguntungkan Demokrat. Sebab Demokrat adalah partai pemenang. Namun untuk kontek Riau, menguntungkan Golkar. Sebab Golkar adalah partai pemenang di Riau.
Namun sepertinya proses aturan baru itu tak mulus. Sebab dinilai menguntungkan Demokrat. Alhasil lawan politiknya yang kini mendominisasi kursi legislatif di DPR RI siap mencegal, seperti Golkar dan PDIP. Tapi ini wilayah politik, hal yang tak mungkin bisa menjadi mungkin dalam hitungan detik. Mari sama kita amati.. (kasri)

Pesimistis Pembangunan Stadion Utama PON

SEKITAR bulan Februari 2009 lalu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, Yuda Bhakti berulang kali mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau, untuk menyegerakan pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XVIII tahun 2012, yang akan dihelat di Riau.

Sebab dari komunikasinya dengan pihak konsultan, pembangunan stadion utama itu sudah terlambat enam bulan, jika ditargetkan saat perhelatan PON 2012 di Riau pembangunan tuntas tepat waktu. Enam bulan yang dimaksud ketika itu hitungannya sejak Februari lalu.
Jika sekarang sudah memasuki bulan Mei, maka keterlambatannya menjadi sembilan bulan dan hampir genap setahun. Sementara hingga kini proses lelang proyek senilai Rp 900 miliar tersebut tak kunjung dituntaskan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau.
Kepala Dispora Provinsi Riau, Lukman Abbas saat ditemui Tribun di kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru mengaku memang proses lelang yang dimaksud belum tuntas. "Segera kita tuntaskan proses lelangnya," ujar Lukman singkat dalam minggu lalu.
Itu artinya pembangunan stadion yang direncanakan berkapasitas sekitar 40 ribu tempat duduk tersebut belum dimulai sama sekali. Stadion ini direncanakan berlokasi di komplek Universitas Riau (UR) di atas lahan sekitar 300 hektare.
Apa sebenarnya yang menjadi persoalan hingga kini proses lelang tersebut tak kunjung tuntas. Apakah memang syarat dengan talik ulur kepentingan kelompok tertentu, karena menyangkut proyek dengan nilainya yang hampir mencapai Rp 1 triliun tersebut.
Atau memang persoalan lahannya yang belum tuntas. Sebab hasil investigasi yang dilakukan anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu, lahan tersebut masih bersengketa dengan sejumlah warga yang memang sudah lama berdomisili di sekitar stadion yang akan dibangun megah tersebut.
Jika persoalan ini ditanyakan kepada pejabat di lingkungan Pemprov, selalu disebutkan persoalan lahan sudah tak ada persoalan, baik itu melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Wan Syamsir Yus, Kepala Bappeda Riau, Emrizal Pakis dan beberapa pejabat lainnya.
Kepala Dispora Provinsi Riau, Lukman Abbas juga pernah menyebutkan, sengketa lahan yang menjadi penghambat selama ini, setelah dikoordinasikan dengan Rektor Unri, Prof Dr Ashaluddin Djalil, sudah tak ada masalah, termasuk izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di Jakarta.
"Persoalan itu (sengketa lahan dan izin Dikti), menurut Pak Rektor (Unri Prof Dr Ashaluddin Djalil) menjadi urusan mereka, tapi prinsipnya sudah tak ada masalah dan sekarang upaya pengukuran lahan terus dilakukan oleh orang BPN," kata Lukman ketika itu.
Tapi faktanya hingga kini pembangunan itu tak kunjung dimulai, bahkan proses lelangnya belum clear, sementara perhelatan PON sudah semakin dekat. Kalau dihitung dalam rentang waktu pekerjaan normal, maka dapat dipastikan pembangunannya tak bisa dituntaskan tepat waktu.
Alhasil target sukses pelaksanaan PON Riau patut diragukan. Apakah kasus seperti yang terjadi di PON Kaltim bakal terjadi di Riau. Sebab saat pembukaan berlangsung, para pekerjaan masih terlihat bekerja menuntaskan pekerjaannya. (kasri)

Mengincar Kursi Menteri atau...?

PLAT merah BM 1 belakangan ini jarang terlihat parkir di depan pintu utama Kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Maklum, 'pemilik'-nya kini memang jarang ngantor di Pekanbaru, tapi cendrung banyak menghabiskan waktu di Ibukota Negara Jakarta.

Ya..Gubernur Riau, HM Rusli Zainal belakangan ini memang terlihat banyak berada di Jakarta. Ia baru pulang ke Riau begitu ada kegiatan penting. Sebut saja seperti acara ritual religi Bakar Tongkang yang baru saja diselenggarakan di Kota 'Hongkong' Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir.
Bahkan ketika menerima tamu pun, Rusli terkadang memilih melangsungkannya di Jakarta, seperti baru-baru ini menerima kunjungan investor dari kerajaan Abu Dhabi di Hotel Grand Hyatt, Jakarta dan beberapa investor lainnya yang mengaku berminat berinvestasi di Riau.
Idealnya Rusli memboyong para investor tersebut ke Riau, agar bisa melihat langsung kondisi Riau sesungguhnya, termasuk objek-objek yang menjadi jualan Rusli kepada para investor tersebut, seperti ladang minyak yang segera berakhir kontraknya dengan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI).
Selama di Jakarta, Rusli juga diketahui rajin mengunjungi sejumlah pejabat penting sekelas menteri, mulai dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Meneg PAN), Taufiq Effendi dan lain-lain.
Dari pemberitaan sejumlah media massa yang dirilis, Rusli memang terkesan tengah memperjuangkan berbagai kepentingan daerah agar bisa diakomudir dengan baik oleh pemerintah pusat, termasuk bantuan untuk pembangunan sejumlah venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012.
Riau sebagai tuan rumah dirasakan tak cukup kuat untuk menanggung pembiayaan sendiri melalui APBD, tapi butuh bantuan dari pusat agar dana daerah tak mayoritas tersedot untuk kepentingan PON tersebut. Sebab program-program untuk rakyat Riau juga membutuhkan dana besar.
Namun terlepas dari itu, keberadaan Rusli yang cendrung banyak menghabiskan waktu di Jakarta belakangan ini, menimbulkan persepsi beragam. Ada yang menyebutkan Rusli tak butuh pencitraan lagi di Riau. Sebab ia sudah terpilih menjadi gubernur kali kedua dan tak lagi bisa ikut pilkada berikutnya.
Ada juga yang menyebutkan Rusli tengah mengincar kursi menteri, oleh sebab itu ia harus intens melakukan lobi-lobi politik kepada jaringan para calon presiden yang akan bersaing pada Juli nanti. Bahkan sempat gencar Rusli disebut-sebut tengah bermain kaki dua agar kursi menterinya bisa aman.
Persepsi-persepsi lainnya juga terus berkembang, termasuk persepsi persoalan hukum. Apakah benar persepsi ini semua, hanya Rusli yang tahu kondisi sesungguhnya. Tapi fakta Rusli yang selalu berada di Jakarta, kini menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat, apakah Rusli tak lagi serius memperhatikan Riau.
Sejauh ini hanya kegiatan-kegiatan seremonial yang terlihat mewarnai pemerintahan Rusli Zainal- Mambang Mit, seperti seminar, rapat- rapat koordiniasi, membuka berbagai kegiatan dan menerima tamu-tamu yang dianggap penting.
Sementara kebijakan untuk kepentingan masyarakat relatif belum terlihat nyata. Bahkan program pemberdayaan masyarakat desa atau usaha ekonomi desa simpan pinjam senilai Rp500 juta per desa, hingga kini tak kunjung bisa dicairkan. Sementara acara-acara seremonial berjalan lancar.
Mudah-mudahan ini tak berlangsung lama dan keberadaan Rusli yang selalu di Jakarta benar-benar berjuang untuk kepentingan pembangunan Riau yang sesungguhnya. Sebab selama ini Riau relatif kurang mendapatkan perhatian serius oleh pusat, dibuktikan kecilnya kucuran dana APBN. (kasri)

Ada Apa Dengan Pak Rusli Zainal

SECARA nasional Partai Golkar dan Partai Hanura sudah bersepakat berkoalisi dengan mengusung duet Jusuf Kalla-Wiranto (JK-WIN) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juni mendatang. Target menang sudah jelas menjadi harga mati. Berbagai program kerakyatan juga sudah menjadi jualan JK-WIN pada berbagai kesempatan.

Mewujudkan target ini, maka Golkar dan Hanura memang harus bekerja keras untuk mampu mengalahkan dua paket pesaing lainnya, masing-masing duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan duet Megawati Soekarno Putri-Prabowo.
Ketiga pasang duet ini diprediksikan banyak orang memiliki peluang yang sama. Terus bagaimana strategi DPD Golkar Riau untuk memenangkan duet JK-WIN di Provinsi Riau. Beberapa kali kesempatan ditanya wartawan, Ketua DPD I Golkar Riau, HM Rusli Zainal malah menolak memberikan statemen.
Lho kok bisa. Ini lah fakta yang diperlihatkan Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau ini begitu ditanya sejumlah wartawan di Riau. Tak tahu apa yang tengah dipikirkan Rusli saat ini atau memang masih dalam penggodokannya strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan duet JK-WIN di Riau.
Pada Pilkada Gubernur Riau lalu, Rusli yang diusung Golkar memang memperoleh dukungan suara signifikan atau lebih 50 persen dari masyarakat Riau. Apakah perolehan suara ini bisa juga akan berlaku untuk pasangan Capres-Cawapres yang diusung Golkar. Jawabannya allah waalam, hanya Allah lah yang tahu.
Tapi yang jelas, Rusli Zainal belum bersedia berkomentar panjang lebar terkait soal duet JK-WIN ini, termasuk strategi apa yang akan dilakukan timnya di Riau. Atau apakah sikap Rusli ini pertanda internal Golkar di Riau belum padu atau terpecah memberi dukungan kepada duet yang lain. Entah lah, orang Golkar lah yang tahu.
Sebab ketika para Ketua DPD I se-Indonesia memberi dukungan kepada Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden beberapa waktu lalu di Jakarta, salah seorang petunggi Golkar Riau, yang juga Bupati Indragiri Hilir, Indra Muklis Adnan membelot memberi dukungan kepada Akbar Tanjung ketika itu.
Kendati akhirnya Akbar Tanjung tak jadi ikut berkompetisi. Apakah ini salah satu penyebab pengurus teras Golkar di Riau belum padu memberi dukungan untuk kemenangan duet JK-WIN. Lagi-lagi entah lah, hanya mereka di Golkar yang tahu jawabannya.
Berbeda dengan Rusli Zainal, Ketua DPD Hanura Provinsi Riau, Daslir Maskar menyatakan dukungan penuh untuk duet perpaduan pengusaha-militer ini. Bahkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah pembentukan tim pemenangan.
"Ini duet yang sangat padu dan cocok. Kita dari Hanura Riau siap memenangkan duet ini di Riau. Sebab menurut kami duet ini akan mampu membawa perubahan negeri ini kearah yang lebih baik," ujar Daslir. (kasri)

Dana Pembinaan Atlit Riau tak Jelas

WAKIL Gubernur Riau, HR Mambang beberapa kali kesempatan selalu mengungkapkan, Riau ditargetkan tak hanya sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 mendatang, tapi juga sukses prestasi.

Kalimat ini bahkan sudah diucapkannya sejak ia masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau periode 2003-2008 lalu. Semua pihak tentu mendukung apa yang menjadi target dan harapan Mambang tersebut. Sebab itu semua adalah demi marwah dan martabat daerah.
Sukses prestasi tentu kaitannya dengan pembinaan atlit. Sementara sukses penyelenggaraan harus didukung kesiapan panitia dan infrastruktur. Berbagai pembangunan venue saat ini memang terus digesa, termasuk main stadion yang akan berdiri megah di komplek kampus Universitas Riau (UR).
Terus bagaimana dengan pembinaan atlit? Sejauh ini secara khusus KONI Riau memang belum membentuk atlit yang khusus dipersiapkan untuk PON XVIII di Riau. Namun ironisnya dana untuk pembinaan atlit berprestasi ternyata juga tak kunjung jelas. Selama ini baru sebatas janji.
Nilai yang pernah dijanjikan memang cukup menggiurkan untuk sekelas atlit daerah, misalnya untuk atlet peraih medali emas pada event tertentu akan mendapatkan dana pembinaan sekitar Rp 2,5 juta perbulan. Sementara untuk peraih perak Rp 2 juta dan perunggu Rp 1 juta. Cukup lumayan.
Hanya saja kapan dana pembinaan itu direalisasikan, hingga kini tak jelas. Menurut Wakil Sekretaris Umum KONI Riau Sudarto beberapa waktu lalu, ada prosedural baru untuk mendapatkan dana tersebut, di antaranya harus ada MoU antara KONI dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Riau.
"Dulu uang itu langsung dari sekretariat KONI, tapi sekarang sudah masuk ke dana hibah Dispora Riau. Jadi harus ada MoU-nya terlebih dahulu. Makanya agak lambat. Tapi pasti akan kita bayarkan," ujar Sudarto ketika itu.
Namun Kepala Biro Hukum Setdaprov, Nazaruddin Husein yang malah mengaku belum tahu soal MoU yang dimaksud. Mestinya ia harus tahu. Sebab draf MoU proses penggodokannya dilakukan oleh biro yang satu ini.
"Aduh...saya belum tahu soal draf tersebut dan saya baru pulang dari Jakarta. Nanti coba saya cek dulu di kantor," ujarnya tanpa beban.
Tak hanya biro hukum yang tak tahu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, Lukman Abbas, juga mengaku belum tahu soal MoU yang dimaksud. "Dana pembinaan itu urusan KONI dan tak ada kaitannya dengan kita (Dispora)," ujar Lukman ditemui di kantor Gubernur Riau.
Dapat dibayangkan, jika dua pejabat penting Setdaprov Riau yang memang bertanggungjawab dengan keberadaan MoU tersebut malah mengaku belum tahu, atau memang pura-pura tidak tahu. Entah lah. Terus bagaimana kelanjutan dana pembinaan tersebut.
Sementara sejumlah atlit sudah menuntut minta dana pembinaan itu segera dibayarkan sebagaimana yang pernah dijanjikan. Ini jelas tak boleh dibiarkan berlarut dan bisa membuat kecewa Pak Mambang. Sebab dapat dipastikan akan mengganggu semangat atlit untuk berlatih dan berprestasi. (kasri)

Selamat Tinggal Rege and Tomy...

PUSAT Latihan Gajah (PLG) Minas yang berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Minas, Kabupaten Siak, sedikitnya memelihara 32 ekor gajah peliharaan terlatih. Dua ekor di antaranya diberi nama Rege (16) dan Tomy (23).
Sesuai dengan namanya Rege. Gajah ini dikenal terlatih dengan berbagai atraksi menarik guna menghimbur masyarakat. Oleh sebab itu ia sering di bawa show keliling Riau dan beberapa provinsi tetangga. Ia pintar main bola, berjalan dengan dua kaki, dan berbagai atraksi menarik lainnya.
Sementara Tomy (23) dikenal sebagai gajah jantan patroli. Ia selalu dihandalkan untuk menghadapi sejumlah gajah liar yang sering mengganggu dan merambah kebun milik masyarakat. Tubuhnya cukup besar dan kokoh.
Namun sayang, kedua gajah handal ini ditemukan sudah menjadi bangkai dengan kondisi mengenaskan oleh petugas PLG Minas. Kepalanya remuk dan gadingnya hilang. Bahkan belalainya tak lagi tersambung sebagaimana mestinya. Sungguh mengenaskan.
Pertama kali yang melihat bangkai gajah ini adalah pawangnya, Ramlan dan Fatkurahman. Setiap hari Kamis, gajah-gajah ini diharuskan kembali ke kandanganya atau biasa disebut camp, tak jauh dari lokasi hutan biasa gajah-gajah ini dilepas atau berjarak sekitar 2 kilometer.
Namun begitu dikumpulkan, jumlah gajah tak lagi cukup sebagaimana biasanya. Kemudian dilakukan penelusuran di jalur-jalur biasa gajah-gajah ini berlalu lintas. Hingga akhirnya ditemukan keduanya dalam kondisi mengenaskan. Diduga Tomy dan Rege tewas diracun.
"Bangkainya kami temukan tadi padi dalam kondisi mengenaskan di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, atau berjarak sekitar 2 kilometer dari Camp PLG Minas ini," ujar sang pawang kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/5).
Posisi Rege dan Tomy terpisah cukup jauh atau tak kurang dari 400 meter. Kuat dugaan kedua gajah tewas akibat diracun oleh pihak yang menginginkan gading sang gajah. Kecurigaan ini setelah Ketua Satgas PLG Muslino mendatangkan Dr Hewan Rini Juita yang melakukan otopsi.
"Kuat dugaan memang diracun melalui buah Nenas. Sebab di dalam perut gajah setelah kita bedah, ditemukan buah nenas. Buah nenas lainnya juga kita temukan berserakan di sekitar ditemukan gajah tewas," ujar Dr Rini.
Ketua Satgas PLG Muslino juga mengindikasikan kuat dugaan kedua gajah tersebut tewas akibat diracun. Untuk membuktikan dugaan tersebut, pihaknya berjanji segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyebab kematian kedua gajah tersebut.
"Kita juga mencium ada keterlibatan pihak dalam. Sebab lokasi ini kan bukan jalan umum, jadi sulit bagi masyarakat umum untuk akses ke kawasan PLG ini. Oleh sebab itu kita akan melakukan penyelidikan. Bahkan tak tertutup untuk pawang dan pegawai akan ikut diperiksa," ujarnya. (kasri)

Keterangan foto
Beginilah kondisi salah satu dari dua bangkai gajah yang ditemukan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas, Kamis (7/5/09). Kedua gajah diduga tewas diracun..(rtc)

Wakil Rakyat Itu Ternyata Masih Bisa Ketawa

HASIL Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2009 lalu, memang merontokkan lebih dari separoh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2004-2009. Selebihnya didominasi wajah-wajah baru. Wajah lama hanya sekitar 12 orang.
Wajah lama yang bertahan antara lain Johar Firdaus, Suparman, Zulfan Heri dari Golkar. Kemudian dari PAN ada Taufan Andoso Yakin, dari PPP ada Rusli Effendi dan Syarif Hidayat, dari PDI-P ada AB Purba, James Pasaribu dan Robin P Hutagalun serta beberapa nama lain.
Menyusul wajah baru mendominasi periode 2009-2014 di kursi empuk DPRD Riau, banyak pihak memprediksi sisa tugas periode ini hingga tanggal 6 September 2009 mendatang tak akan berjalan maksimal, sementara masih banyak ranperda yang harus segera dituntaskan pembahasannya.
Namun prediksi itu sedikit terbantahkan pada pembukaan masa sidang II Mei-Agustus dan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Riau, yang langsung disampaikan Wagubri HR Mambang Mit di gedung DPRD Riau, Selasa (5/5).
Dari 54 anggota DPRD Riau aktif, sedikitnya 37 anggota dewan hadir pada sidang kemarin. Artinya sidang jauh memenuhi koarum (setengah tambah plus satu), terlebih yang hadir didominasi para wakil rakyat yang hampir dipastikan tak duduk kembali pada periode berikutnya.
Mereka yang tak duduk dan tetap hadir di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Suryadi Khusaini (PDIP) dan Sofyan Hamzah (PPP), Ketua Komisi D Fendri Jaswir (PAN), Sekretaris Fraksi Golkar, Abu Bakar Siddik, Ketua Komisi B, Ruspan Aman..
Kemudian Ketua Badan Kehormatan (BK), Badrun A Saleh, Wakil Ketua BK, Azwir Alimuddin, Wakil Ketua Komisi A, Yuda Bhakti, Anggota Fraksi Golkar, Masnarita Ma'atas, Anggota Fraksi PPP Plus, Syahrizal dan beberapa nama lain.
Menjelang sidang dimulai, para wakil rakyat ini sempat terlihat berkumpul berkelompok-kelompok dan sesekali ketawa terbahak-bahak. Tak ada kesan sedih dan relatif ceria. Ada juga di antara mereka memberi ucapan selamat kepada rekannya yang terpilih kembali.
"Terpilih atau tidak terpilih untuk periode berikutnya itu persoalan lain. Sekarang kita masih tercatat sebagai anggota DPRD Riau hingga 6 September 2009 mendatang. Jadi tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat memang harus dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Abu Bakar Siddik.
Komitmen ini sudah menjadi kesepakatan pada sidang Panitia Musyawarah (Panmus) bebebrapa waktu lalu, dan pihaknya juga tak mau meninggalkan tugas yang pada akhirnya menjadi beban untuk anggota dewan periode 2009-2014.
"Jelas ini pertanda baik dan kawan-kawan yang lain tetap bersemangat menjalankan tugasnya kendati sudah tahu tak duduk lagi pada periode berikutnya. Ini sebuah pencitraan yang baik dan berkomitmen mengupayakan menuntaskan pekerjaan hingga rampung," kata Abu Bakar.
Diakui Abu ada beberapa ranperda yang harus dituntaskan menjelang September mendatang, di antaranya adalah Revisi Ranperda Multiyears, Ranperda RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), Ranperda PPNS, termasuk pembahasan APBD Perubahan Riau 2009.
"Apa yang kita lakukan sekarang semata-mata sebuah tanggungjawab yang harus dilaksanakan hingga tuntas. Kalau ditanya apakah sedih. Pasti ada yang sedih, tapi konteksnya lain. Kalau soal tugas dan kewenangan, harus dilaksanakan secara optimal," ujar Abu.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi D, Fendri Jaswir. "Tadi saya lihat kawan-kawan juga tetap ceria, kendati tak terpilih lagi. Saya juga tadi mau bilang ternyata kawan-kawan tetap ramai menghadiri agenda sidang. Saya memang tak mengira bisa hadir seramai tadi," ujar Fendri yang juga tak lagi terpilih.
Di antara rekan-rekan yang tak terpilih, Fendri mengaku masih punya kebanggaan kepada rekan- rekannya yang kembali berhasil duduk sebagai wakil rakyat, bahkan ada yang mampu menembus kursi DPR RI, seperti Andi Rahman dan Nurliah, keduanya dari Golkar.
"Tadi kita juga memberikan selamat dan rasa bangga kepada teman-teman yang kembali duduk. Memang saya lihat tadi tak semuanya rekan-rekan yang tak lagi terpilih hadir, tapi secara keseluruhan banyak yang hadir dan tak terlihat ada kemuraman," ujar Fendri bernada datar.
Rasa tanggungjawab yang besar juga diperlihatkan Ketua BK Badrun A Saleh. Bahkan dengan senang hati ia menerima penunjukkan sebagai Ketua Pansus Ranperda PPNS. "Apa yang menjadi tugas sekarang harus dilaksanakan. Persoalan tak lagi terpilih, itu persoalan lain," ujar Badrun. (kasri)

Keterangan foto:
Wagubri HR Mambang Mit menyerahkan naskah Ranperda PPNS kepada Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, disaksikan wakilnya, Suryadi Khusaini

Bisa Zainal Bisa Juga Zupra...

MISTERI keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang disebut-sebut berinisial Z, terkait kasus dugaan perselingkungan dengan oknum PNS wanita di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini belum terkuat tuntas.
Pejabat tinggi Pemprov Riau juga masih tutup mulut siapa gerangan oknum berinisial Z tersebut. Sebab nama yang diawali Z di lingkungan Pemprov Riau lebih dari satu, mulai dari Zainal, Zulkarnaen Kadir, Zulkifli, Zaini Ismail dan beberapa nama lain.
Untuk memastikan oknum yang dimaksud, Asisten III Setdaprov Riau, Ramli Walid dikabarkan sudah memerintahkan Biro Hukum, Nazaruddin Husein, untuk mengecek siapa oknum berinisil Z yang dimaksud, di Mapoltabes Pekanbaru.
Sebab terkuatnya kasus sahwat ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan empat oknum kepolisian dari Mapoltabes Pekanbaru di kawasan sebuah hotel di daerah Rindu Sepadan, Rumbai, sekitar Februari 2009 lalu.
Kini keempat oknum polisi tersebut masih menjalani sidang kode etik di Mapoltabes Pekanbaru, Jl Ahmad Yani, Pekanbaru, karena diduga telah melakukan memeras kedua oknum PNS itu.
Biro Hukum Setdaprov Riau, Nazaruddin Husein, ditemui disela-sela menghadiri sidang paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Gedung DPRD Riau, Selasa (5/5) lalu memilih no coment.
Namun sejumlah wartawan terus mendesak siapa gerangan oknum berinisial Z tersebut. Sebab Nazaruddin Husein tim yang diminta untuk mengusut siapa sesungguhnya oknum yang berinisil Z itu. "Z itu bisa Zainal dan bisa juga Zupra. Kan banyak orang bernama Z," ujar Nazaruddin seadanya.
Ketika diminta serius untuk menyebutkan nama yang sesungguhnya, termasuk menjelaskan siapa Zainal dan siapa Zupra seperti yang disebutkan, Nazaruddin kembali berujar no coment (tak ada komentar). "Jangan pancing-pancing saya ngomong, saya kan dibolehkan no coment," ujarnya berulang kali.
Seperti sudah ada kesepakatan, Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit saat diminta komentarnya perihal dugaan perselingkuhan tersebut, juga memilih no coment. Saat itu Wagubri baru saja memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD Riau 2009 di kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.
"Aduh..kalau masalah itu (perselingkuhan), saya tidak mau berkomentar," tolak Wagubri Mambang Mit seraya tersenyum didampingi Kabag Pengumpulan Data dan Informasi Biro Humas, Zainal.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Zaini Ismail mengaku belum mendapat laporan perihal dugaan perselingkungan yang dimaksud. Jika memang ada laporan, terutama dari pihak keluarga oknum PNS bersangkutan, maka akan ditindaklanjuti dengan serius.
"Kendati demikian kita terus menyelidiki kebenaran informasi ini. Namun upaya yang sudah kita lakukan sedikit terhambat karena sumber-sumber informasi yang sudah sempat dihubungi masih tertutup," ujar Zaini.
Bagaimana jika kelak terbukti perselingkuhan yang dimaksud, menurut Zaini pihaknya akan menjatuhi sanki sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 30 tahun 1980. Bentuk sanksinya beragam, bisa turun jabatan dan terberat pemecetan jika mengarah pidana (kasri)

Keterangan foto:
Foto penulis..

Ayo berkampanye praktis

Di sejumlah persimpangan jalan di Kota Pekanbaru, termasuk di sejumlah daerah di pelosok nusantara, terdapat banyak baleho, spanduk, pamflet dan lain sebagainya, mewarnai wajah kota, dengan foto-foto para calon legislatif.
Namun belakangan ini, selain banyak ditertibkan petugas, banyak juga ditertibkan oleh tangan-tangah jahil. Ada foto caleg yang tak berkepala lagi akibat disobek. Ada juga yang dicoret, bahkan caleg yang tak berkumis, malah diberi kumis dan lain-lain.
Praktis kondisi ini sungguh merugikan para caleg. Sebab membuat baleho, spanduk atau pun pamflet, tak sedikit dana yang sudah dikeluarkan. Belum lagi keberadaaan ratusan baleho, spanduk dan pamflet membuat bingung masyarakat melihat dan membacanya.
Maka bisa dikatakan teknis kampanye dengan baleho, spanduk dan pamflet tak lagi efektif untuk mengangkat popularitas seseorang. Apalagi pada baleho, spanduk dan pamflet tidak disertakan visi misi sang caleg serta latarbelakangnya.
Dalam rentang waktu yang relatif singkat, kini ada solusi cara berkampanye efektif dan efisien, yakni membuat bulletin mini, lengkap dengan profile sang caleg. Kemudian memberi contoh kepada masyarakat bagaimana cara mencontreng yang benar.
Di bulletin mini ini juga mengupas habis latar belakang sang caleg, yang barang tentu bisa mengangkat popularitas sang caleg bersangkutan. Ada juga komentar-komentar para tokoh yang berpengaruh di daerah pemilihannya untuk mengomentari sosok sang caleg.
Kemudian sejumlah kegiatan yang sudah didokumentasikan, bisa juga ditampilkan di bulletin ini. Pokoknya siiip deh..
Teknis penyebarannya. Hanya diedarkan di masyarakat pemilih sang caleg dan jika perlu langsung di antar langsung dari rumah ke rumah. Alhasil masyarakat yang membacanya, tak hanya sekedar tau dengan sosok sang caleg, tapi akan mampu menuntun pembaca untuk memilihnya pada 9 April 2009 mendatang.
Bulletin mini ini juga mampu menembus masyarakat yang selama ini tak tersentuh dengan media massa. Sebab penyebaran media massa di tengah masyarakat setakad ini masih terbatas.
Praktiskan…? Jika tertarik, segera hubungi ke 081537400147. Insya Allah dalam seminggu sudah bisa selesai pengerjaannya dan segera cetak sebanyak-banyaknya untuk disebarkan ke masyarakat pemilih. Dijamin praktis dan biayanya sangat terjangkau.
Sejumlah caleg yang sudah membuat bulletin mini ini mengaku puas, karena mampu mengangkat popularitas dengan pencitraan positif. Kini giliran yang lain. Tunggu apa lagi, karena waktu akan terus berjalan…

Keterangan Gambar
Contoh beberapa bulletin mini yang pernah diterbitkan

Cedera Engkel Permanem

BEGITU masuk ke ruang Manejer Redaksi, Chandra Dani, saya langsung ditodong harus ikut bermain dalam tim sepak bola FC Tribun Pekanbaru, dalam perhelatan Liga Media Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau.
Jelas saya tak menolaknya, kendati dalam hati sedikit berat. Sebab selain sudah tak pernah lagi latihan, saya sudah mengalami cidera engkel permanen. Begitu main nanti, dapat dipastikan cedera saya pasti kambuh kembali.
Tapi tak apa lah. Demi FC Tribun, saya harus turun dulu. Begitu sudah saatnya cidera kambuh, bisa minta diganti. Terpenting tampil. Sepak bola memang olahraga saya sedari kecil, bahkan pernah jadi bintang lapangan saat masih sekolah dulu..(entah iyo entah tidak)
Kepiawain saya memoles sikulit bundar, untuk ukuran wartawan, bisa dikatakan cukup lumayan lah. Kendati sebenarnya sudah jauh luntur dari kepiwaian saya sesungguhnya (he...he...he). Mudah- mudahan keberadaan saya di tengah lapangan bersama kawan-kawan, ikut membantu FC Tribun Pekanbaru.
Hasil drawing dalam technical meeting yang digelar Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2009, Kamis (12/2), di Kantor PWI Riau, Jl Sumatera, Pekanbaru, peserta di bagi dalam dua grup. Grup A dihuni lima tim, Riau Pos, Metro Riau, Koresponden, Pekanbaru Pos dan Tribun Pekanbaru.
Sementara Grup B, dihuni Riau Mandiri, Tabloid Plus, TVRI Riau dan RTV Pekanbaru. Keberadaan FC Tribun Pekanbaru satu grup dengan juara bertahan Riau Pos, Pekanbaru Pos dan Metro Riau, sudah dapat dibayangkan betapa beratnya perjuangan. Sebab mereka tim kuat.
Istilah orang olahraga, grup A ini grupnya maut (ngeriiiii). Sudah bisa dibayangkan seperti apa ganasnya di grup maut itu. Jelas siapa yang lemah segera tewas. Apakah FC Tribun Pekanbaru tergolong tim lemah. Di lihat dari track record-nya, FC Tribun Pekanbaru acap kali jadi lumbung gol oleh tim lainnya.
Mudah-mudahan perhelatan kali ini tak lagi terjadi. Sebab sejumlah teman-teman ada yang rajin latihan sepak bola, kendati hanya sepak bola futsal. Paling tidak stamina kawan-kawan sudah terlatih untuk berlari keliling lapangan yang ukurannya tak ketolongan lebarnya. Bravo FC Tribun Pekanbaru. (Kasri)

Teks Foto: Bersama teman-teman di sela kesibukan kerja. Dari kanan: Hendra yang sekarang ditugaskan di Siak Sriindrapura, Ema yang sekarang di Dumai, Kasri dan Hengki di Pekanbaru.

Mudah-mudahan tak Betongka

Jam 10 pagi ada rapat tentang Meranti di ruang rapat Gubernur Riau, antara Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) dengan Pemerintah Provinsi Riau.

Mendapat Short Message Service (SMS) demikian, saya langsung bergegas ke kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru, tempat biaso sayo mangkal. Eh sampai di situ, tak ado tanda-tanda berlangsungnya rapat. Seorang pegawai kantor gubernur lalu berceletuk. Rapat tak jadi dilakukan. Sebab katanya, orang-orang BP2KM tak mau ditemui oleh Asisten I Setdaprov Riau Abdul Latif. Mereka maunya ingin bertemu Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.
Saat bersamaan sang gubernur memang tengah mendampingi Menteri Perdagangan DR Mari Elka Pangestu. "Kok tak mau diwakili asisten. Mungkin ada hal yang penting yang akan mau dibisikkan. Maklum lah mereka (BP2KM) itu kan berjasa atas terbentuknya Meranti," guman seorang wartawan.
Apakah ini menyangkut soal Plt Bupati Meranti yang akan mau diusulkan gubernur besok, Kamis (12/2) ke Mendagri. Sebab hingga tadi nama-nama yang mau diusulkan masih disembunyikan rapat- rapat oleh para pejabat di Sekdaprov Riau.
Mungkin saja mereka ingin memberi masukan, orang yang tepat menjadi Plt Bupati itu harus orang yang seperti ini...seperti ini dan seterusnya. Bukan orang-orang yang selama ini berseberangan. Ini menurut analisa sayo saja dan hanya saya yang tahu. Kecuali yang sudah buka blog ini.
Atau bisa jadi mau mengucapkan terima kasih, karena Gubernur Rusli sudah mengeluarkan rekomendasi terbentuknya Kabupaten Meranti, terpisah dari kabupaten induk Bengkalis. "Teponting jangan sampai betongka (bertengkar) sesamo uyang Meranti. JIka iko terjadi, maka tujuan pemekaran Meranti tak akan tecapai," dalam hati sayo.
Di hari yang sama, sejumlah media lokal menulis statamen pembina Disiplin Ikatan Keluarga Pendidikan Pamong Praja, Najib Efendi. Ia mengarapkan Plt Bupati Meranti adalah orang netral. Sebab proses pembentukan Kabupaten Meranti ini agak rumit dan menempuh jalan yang cukup panjang.
''Prosesnya sempat diwarnai prokontra antara Kabupaten induk Bengkalis dan Pemprov Riau. Oleh sebab itu Plt Bupati-nya harus benar-benar orang netral,'' katanya.
Menyangkut sosok, diharapkan orang Riau pesisir, yang bisa diterima oleh Pemkab Bangkalis dan Pemprov Riau. Sebab dalam pembangunan diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik, ''Apalagi Meranti ini baru lahir yang butuh perhatian lebih dalam pembangunan insfratruktur,'' ujarnya.
Dari figur yang ada, Najib menilai sosok Syamsuar pantas untuk duduk sebagai Plt, karena Syamsuar memiliki kriteria dan memenuhi syarat serta berpengalaman cukup. Syamsuar pernah menjabat Kadispenda di Bengkalis dan Wakil Bupati di Kabupaten Siak.
"Sebagai mantan Kadispenda dia tentu tahu cara menggali PAD Meranti, dan sebagai mantan Wakil Bupati Siak, beliau berpengalaman memimpin,'' ucapnya.
Memang ada Said Hasyim, namun beliau tak mungkin ditunjuk Plt oleh Gubernur Riau, HM Rusli Zainal SE, MP. Sebab saat ini yang bersangkutan nonjob. (Kasri)

Rasa-rasa Nonton Laskar Pelangi

HAIIII Laskar Pelangi murid-murid Bu Muslimah pindah ke Pekanbaru? Ahhh ternyata bukan. Budak- budak (anak-anak dalam bahasa melayu) yang berkumpul di rumah bercat biru, Desa Bukit Jamin, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, itu selintas mirip kumpulan bocah di Belitung yang digambarkan Novelis Andre Herata.
Puluhan budak berkumpul di bangunan sederhana, berjarak hanya 10 kilometer dari Kota Pekanbaru. Ada yang sibuk membaca, tapi ada pula bercanda dengan temannya.. Ahhhh memang selintas mirip SD Muhammadiyah di Belitong yang digambarkan novel Laskar Pelangi.
Ketua LSM Global sekaligus pengelola sekolah ini, Aca Manurung mengungkapkan, dari 100-an orang anak dididinya itu, sebagian di antara mereka merupakan komunitas perantauan dari Nias dan ada juga pengungsi korban Tsunami Nias tahun 2005 silam.
"Sebelum ada lokal ini, anak-anak belajarnya di bawah-bawah pohon dan alam terbuka dengan pakain compang camping," ujarnya kepada sejumlah wartawan seraya menunjukkan ke arah lokal seadanya yang dibangun hasil swadaya masyarakat sekitar, Sabtu (7/2) lalu
Dengan adanya sekolah ini, sambung Aca, maka pendidikan yang mereka dapatkan di bangku sekolah formal dapat lebih maksimal diterapkan. "Kita di sini memberikan pelajaran tambahan berupa bahasa Inggris, menulis dan berhitung setiap Sabtu dan Minggu," tambah Aca.
Praktisi pendidikan Riau, Erna Willianti, yang ikut mengunjungi kondisi tempat belajar tersebut mengaku salut dan bangga atas hadirnya sekolah yang telah tiga tahun berdiri. Menurutnya peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan di Riau sangat dibutuhkan.
"Mereka merupakan bagian dari bangsa ini dan asset berharga, maka sudah sepatutnya kita memberikan dukungan moril dan materil untuknya," ujar Erna yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Witama Internasional School, Pekanbaru ini.
Melihat tingginya semangat belajar para anak didik, Erna pun sudah menurunkan tenaga pengajar bahasa Inggris secara cuma-cuma. "Mudah-mudahan ikut membantu dan memberikan manfaat untuk kemajuan sekolah ini," ungkap Erna.
Dalam kesempatan itu Erna juga menyalurkan bantuan alat tulis dan paket makanan kepada 120 orang anak yang mengikuti pelajaran tambahan tersebut. "Kita berharap, kedepan pemerintah dapat membangun Sekolah Dasar Negeri di desa ini, sebab sekolah formal jauh dari desa," harap Erna.
Tokoh masyarakat setempat, Husein, juga mengeluhkan jeleknya transportasi jalan dan tak adanya energi listrik. "Sudah 15 tahun kami bermukim di sini, listrik dan jalan beraspal belum pernah kita nikmati," ujar Husein. (Kasri)

Teks Foto: Bu Erna Willianti, didampingi Acha Manurung, berada di depan para murdi sekolah non formal yang dikelola LSM Global.

Syukur-syukur Listrik tetap Menyala

PERBINCANGAN saya dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau, Ir Sukardi Alizahar, terpaksa dihentikan sejenak. Sebab telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Cukup lama ia berbincang dengan orang diseberang sana.
Suaranya sebentar meninggi dan sebenar kembali normal. Kedengarannya Sukardi berulang kali menyebut kata-kata PLN. Bahkan nada kesal terhadap pelayanan PLN juga terdengar dari perbincangannya dengan orang yang menelpon.
"Ada warga menanyakan solusi bagaimana mengatasi listrik ini supaya tak lagi hidup mati..hidup mati. Tentu saya belum mampu memberi jawaban kongkrit, terlebih lagi YLKI bukan dipihak pembuat kebijakan," celetus Sukardi kepada Tribun usai menerima telepon.
Perbincangan makin menarik ketika ia ikut membaca headlina halaman utama harian Tribun Pekanbaru, edisi Sabtu (30/8) kemarin, yang menyajikan soal janji PLN, tak akan mematikan listrik pada jam-jam berbuka dan makan sahur selama ramadhan.
Bernada datar apa yang dijanjikan PLN, Sukardi berharap betul-betul bisa diwujudkan. Sebab beberapa hari belakangan ini, telepon genggamnya acap kali berbunyi menerima telepon warga yang menanyakan apakah selama bulan ramadhan listrik tetap juga hidup mati.
"Saya hanya bilang, kita berharap minimal pada jam-jam berbuka dan makan sahur tetap menyala. Sekarang PLN sudah berjanji, syukur-syukur apa yang menjadi janji itu bisa ditepati," ujarnya saat berbincang dengan Tribun di sebuah kedai kopi Jl Hangtuag, Pekanbaru.
Sejenak kemudian Sukardi mengeluarkan kertas putih yang berisikan tulisan seputar persoalan listrik. Banyak hal yang dikupas dalam tulisannya. Namun menurutnya tulisan itu belum sempurna untuk disajikan ke publik. Ia masih butuh referensi lain agar tulisannya lebih mengena.
Sekilas dapat cerna, tulisan itu menggambarkan kegundahan hatinya dibalik pemadaman bergilir yang dirasakan tak berujung. Alasan PLN pemadaman bergilir ini dampak berkurangnya debit air di kawasan PLTA Koto Panjang, mulai ia ragukan.
Bahkan belakangan alasan demi alasan terus bertambah, mulai dari alasan kerusahan pembangkit di Singkarak sampai Ombilin. Begitu PLTA Ombilin membaik, alasan berpindah bahwa sejumlah pembangkit yang melakukan interkoneksi ke PLN sudah mulai uzur.
Alasan-alasan itu menimbulkan pertanyaan besar dipikirannya. Apakah ini hanya akal-akalan PLN belaka atau ada motif lain. Bisa jadi bermotif mencari keuntungan guna menutupi kerugian yang dialami PLN.
Buktinya kendati hampir setiap enam jam perhari listrik mati, namun pembayaran tetap saja normal. Idealnya kan biaya tagihan ke masyarakat konsumen bisa berkurang. Bayangkan saja dalam sehari bisa mati enam jam. Kalau dikali 30 hari, sudah berapa jam mati?
Mestinya sudah berapa duit pula bisa berkurang dari pembayaran normal. Tapi buktinya tidak demikian. Masyarakat tetap bayar seperti tagihan normal bahkan ada yang melonjak.
Dibalik pemadaman bergilir ini, PLN juga ikut untungkan dengan berkurangnya biaya operasional. Apakah ini ada benarnya, jawabannya hanya PLN yang tau.
Terlepas dari itu, Senin (1/9) besok masyarakat muslim mulai menjalankan ibadah puasa hingga 30 hari kedepan. Jika belum mampu meniadakan pemadaman bergilir, paling tidak janji untuk tidak mematikan listrik pada jam berbuka dan sahur bisa diwujudkan. Mudah-mudahan. (Kasri)

Berharap Totalitas Asrul dan Jefry

PERTARUNGAN perebutan kursi legislatif segera ditabuh. Berkas-berkas yang diisyaratkan dalam undang-undang sudah diserahkan masing-masing partai ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik ke kantor pusat, provinsi maupun kabupaten.
Untuk di Provinsi Riau proses pencalegan mulai menarik perhatian. Bahkan mereka yang akan ikut terlibat beragam latar belakang kehidupan. Ada mantan pejabat, akademisi, aktivis LSM, kalangan pengusaha, pengacara, tokoh masyarakat, wartawan dan para politisi itu sendiri.
Mantan pejabat sebut saja Mantan Bupati Kuansing, Asrul Jafar, yang akan maju dengan bendera Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kuansing-Inhu. Ikut juga Mantan Bupati Kampar Jefri Noer yang juga menggunakan bendera Demokrat dari Dapil Kampar.
Kendati selama ini kurang di dengar perannya di partai pengusung, kedua tokoh ini malah mendapat nomor urut istimewa atau istilah orang-orang politik nomor urut jadi. Artinya peluang terpilih cukup besar. Masyarakat pun menaroh harapan besar totalitas keduanya.
Kita juga mendengar dua nama calon Gubernur Riau yang juga ikut mendaftar sebagai caleg. Sebut saja Rusli Zainal untuk kursi DPR RI, Thamsir Rachman untuk kursi DPRD Riau dari Dapil Dumai- Bengkalis, termasuk Gubernur Riau Wan Abubakar untuk kursi DPR RI.
Calon wakil gubernur Suryadi Khusaini dan Taufan Andoso Yakin, juga tak luput ikut mencaleg dari partainya masing-masing, plus beberapa nama ngetop lainnya yang selama ini memang sudah menikmati empuknya kursi legislatif.
Seperti Fendri Jaswir dari PAN, Abu Bakar Siddik dari Golkar, Bambang Tri Wahyono dari Partai Buruh, Azwir Alimuddin dari PPP, Helmi Burman dari PBR, Suhardiman Amby dari PKNU, Hasyim Aliwa dari PKS dan lain-lain.
Mengapa mereka-mereka ini berebut ingin menjadi wakil rakyat, bahkan tak jarang di antara mereka saling sikut, guna mendapatkan nomor urut jadi atau bisa mendapatkan dapil yang selama ini memang menjadi basis massanya.
Mungkin sudah dapat ditebak jawabannya. Semuanya mengaku ingin menjadi penyambung lidah rakyat yang baik. Tapi terlepas dari itu, kursi empuk legislatif jelasnya akan mampu mengangkat derajat seseorang, baik kedudukan sosialnya maupun ekonomi rumahtangganya.
Anehnya, rakyatnya sendiri yang ia wakili tak jarang semakin jauh di jurang keterpurukan, baik kedudukan sosialnya maupun ekonomi rumahtangganya. Hal ini disebabkan sulitnya keluar dari lubang jarum kemiskinan, sementara wakilnya di legislatif makin mentereng.
Itu lah mungkin enaknya menjadi anggota legislatif. Gaji besar dan 'pendapatan' melimpah plus kerjanya relatif ringan, bahkan terkadang malah jarang masuk kantor. Maka tak heran begitu pemilihannya kembali ditabuh, ramai-ramai orang ingin menjadi wakil rakyat.
Untuk periode mendatang, mudah-mudahan gaji dan pendapatan yang besar, bisa diimbangi dengan totalitasnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat berharap tak lagi sulit mendapatkan sembilan bahan pokok (sembako) atau kebutuhan pokok lainnya. Amin.(Kasri)

Tegakkan Demokrasi Seutuhnya

LEBARAN lalu saya pulang ke kampung halamanku, Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Dari rumah ke rumah waktu itu masih hangat membicarakan hasil Pilkada Riau yang dimenangkan RZ-MM.
Ketika itu memang belum diketahui berapa persentase kemenangan RZ-MM, namun hasil penghitungan cepat yang diselenggarakan lembaga survai yang ada, sudah mengisyaratkan duet Rusli Zainal- Mambang Mit (RZ-MM) menang mutlak dari kontestan lainnya.
Kemenangan mutlak juga diperoleh duet RZ-MM di Kabupaten Rokan Hilir, persentasenya bahkan lebih 70 persen. Ditarik lebih mikro lagi, di desa ku, Teluk Pulau Hilir, RZ-MM juga menang mutlak, persentasenya lebih 60 persen.
Bagaimana strateginya. Ada yang menyebutkan oknum perangkat desa langsung pasang badan sebagai tim sukses dan diberi target. Jika target tak tercapai, bisa copot jabatan. Bahkan desa yang kalah diancam tak dibangun. Hal itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.
Dahsyat memang. Tapi ini lah fakta yang saya dengar. Namun maksud hati yang ingin saya sampaikan, apakah ini potret demokrasi kita yang sudah berpuluh tahun merdeka. Mungkin hal serupa bisa ditemukan di daerah lainnya di bumi pertiwi ini.
Menurut teori yang pernah saya baca, demokrasi yang berasal dari perkataan Yunani, dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, atau pemerintahan rakyat.
Sungguh kita senang mendengar makna demokrasi itu. Sebab negara kita ini disebut-sebut negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Negara demokrasi berarti suatu negara yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya.
Tapi sayang, demokrasi sepertinya hanya sebagai mantra oleh oknum elite, tanpa memahami dan menghayati makna yang ada di dalamnya. Maka tak jarang para elite melahirkan berbagai tindakan yang tidak dilandasi etika dan moralitas.
Akibatnya, masyarakat pun terkadang tak berdaya dibuatnya agar kehendak elite terpenuhi. Masyarakat tak mampu menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Masyarakat Desa Teluk Pulau Hilir, mungkin potret kecil korban tak berjalannya demokrasi kita.
Tapi sudah lah. Semuanya sudah berlalu dan duet RZ-MM secara legalitas sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Riau. Bahkan gugatan para pihak yang merasa tak puas kandas di meja hijau pengadilan Mahkamah Agung.
Kini kita mulai menyonsong Pemilu Nasional 2009 dan Pilpres yang sudah diambang pintu. Mari kita tegakkan makna demokrasi sesungguhnya secara utuh. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sesuai hati nurani.
Masyarakat juga harus cerdas menentukan sikapnya dan harus berani bersikap demokrasi. Jangan mau ternoda janji dan politik 'kain sarung', termasuk intimidasi. Jika ini sudah berjalan dengan baik sesuai relnya, maka bersiap-siaplah menyongsong Indonesia Jaya. Amin. (Kasri)