07 Februari 2009

Syukur-syukur Listrik tetap Menyala

PERBINCANGAN saya dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau, Ir Sukardi Alizahar, terpaksa dihentikan sejenak. Sebab telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Cukup lama ia berbincang dengan orang diseberang sana.
Suaranya sebentar meninggi dan sebenar kembali normal. Kedengarannya Sukardi berulang kali menyebut kata-kata PLN. Bahkan nada kesal terhadap pelayanan PLN juga terdengar dari perbincangannya dengan orang yang menelpon.
"Ada warga menanyakan solusi bagaimana mengatasi listrik ini supaya tak lagi hidup mati..hidup mati. Tentu saya belum mampu memberi jawaban kongkrit, terlebih lagi YLKI bukan dipihak pembuat kebijakan," celetus Sukardi kepada Tribun usai menerima telepon.
Perbincangan makin menarik ketika ia ikut membaca headlina halaman utama harian Tribun Pekanbaru, edisi Sabtu (30/8) kemarin, yang menyajikan soal janji PLN, tak akan mematikan listrik pada jam-jam berbuka dan makan sahur selama ramadhan.
Bernada datar apa yang dijanjikan PLN, Sukardi berharap betul-betul bisa diwujudkan. Sebab beberapa hari belakangan ini, telepon genggamnya acap kali berbunyi menerima telepon warga yang menanyakan apakah selama bulan ramadhan listrik tetap juga hidup mati.
"Saya hanya bilang, kita berharap minimal pada jam-jam berbuka dan makan sahur tetap menyala. Sekarang PLN sudah berjanji, syukur-syukur apa yang menjadi janji itu bisa ditepati," ujarnya saat berbincang dengan Tribun di sebuah kedai kopi Jl Hangtuag, Pekanbaru.
Sejenak kemudian Sukardi mengeluarkan kertas putih yang berisikan tulisan seputar persoalan listrik. Banyak hal yang dikupas dalam tulisannya. Namun menurutnya tulisan itu belum sempurna untuk disajikan ke publik. Ia masih butuh referensi lain agar tulisannya lebih mengena.
Sekilas dapat cerna, tulisan itu menggambarkan kegundahan hatinya dibalik pemadaman bergilir yang dirasakan tak berujung. Alasan PLN pemadaman bergilir ini dampak berkurangnya debit air di kawasan PLTA Koto Panjang, mulai ia ragukan.
Bahkan belakangan alasan demi alasan terus bertambah, mulai dari alasan kerusahan pembangkit di Singkarak sampai Ombilin. Begitu PLTA Ombilin membaik, alasan berpindah bahwa sejumlah pembangkit yang melakukan interkoneksi ke PLN sudah mulai uzur.
Alasan-alasan itu menimbulkan pertanyaan besar dipikirannya. Apakah ini hanya akal-akalan PLN belaka atau ada motif lain. Bisa jadi bermotif mencari keuntungan guna menutupi kerugian yang dialami PLN.
Buktinya kendati hampir setiap enam jam perhari listrik mati, namun pembayaran tetap saja normal. Idealnya kan biaya tagihan ke masyarakat konsumen bisa berkurang. Bayangkan saja dalam sehari bisa mati enam jam. Kalau dikali 30 hari, sudah berapa jam mati?
Mestinya sudah berapa duit pula bisa berkurang dari pembayaran normal. Tapi buktinya tidak demikian. Masyarakat tetap bayar seperti tagihan normal bahkan ada yang melonjak.
Dibalik pemadaman bergilir ini, PLN juga ikut untungkan dengan berkurangnya biaya operasional. Apakah ini ada benarnya, jawabannya hanya PLN yang tau.
Terlepas dari itu, Senin (1/9) besok masyarakat muslim mulai menjalankan ibadah puasa hingga 30 hari kedepan. Jika belum mampu meniadakan pemadaman bergilir, paling tidak janji untuk tidak mematikan listrik pada jam berbuka dan sahur bisa diwujudkan. Mudah-mudahan. (Kasri)

Berharap Totalitas Asrul dan Jefry

PERTARUNGAN perebutan kursi legislatif segera ditabuh. Berkas-berkas yang diisyaratkan dalam undang-undang sudah diserahkan masing-masing partai ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik ke kantor pusat, provinsi maupun kabupaten.
Untuk di Provinsi Riau proses pencalegan mulai menarik perhatian. Bahkan mereka yang akan ikut terlibat beragam latar belakang kehidupan. Ada mantan pejabat, akademisi, aktivis LSM, kalangan pengusaha, pengacara, tokoh masyarakat, wartawan dan para politisi itu sendiri.
Mantan pejabat sebut saja Mantan Bupati Kuansing, Asrul Jafar, yang akan maju dengan bendera Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kuansing-Inhu. Ikut juga Mantan Bupati Kampar Jefri Noer yang juga menggunakan bendera Demokrat dari Dapil Kampar.
Kendati selama ini kurang di dengar perannya di partai pengusung, kedua tokoh ini malah mendapat nomor urut istimewa atau istilah orang-orang politik nomor urut jadi. Artinya peluang terpilih cukup besar. Masyarakat pun menaroh harapan besar totalitas keduanya.
Kita juga mendengar dua nama calon Gubernur Riau yang juga ikut mendaftar sebagai caleg. Sebut saja Rusli Zainal untuk kursi DPR RI, Thamsir Rachman untuk kursi DPRD Riau dari Dapil Dumai- Bengkalis, termasuk Gubernur Riau Wan Abubakar untuk kursi DPR RI.
Calon wakil gubernur Suryadi Khusaini dan Taufan Andoso Yakin, juga tak luput ikut mencaleg dari partainya masing-masing, plus beberapa nama ngetop lainnya yang selama ini memang sudah menikmati empuknya kursi legislatif.
Seperti Fendri Jaswir dari PAN, Abu Bakar Siddik dari Golkar, Bambang Tri Wahyono dari Partai Buruh, Azwir Alimuddin dari PPP, Helmi Burman dari PBR, Suhardiman Amby dari PKNU, Hasyim Aliwa dari PKS dan lain-lain.
Mengapa mereka-mereka ini berebut ingin menjadi wakil rakyat, bahkan tak jarang di antara mereka saling sikut, guna mendapatkan nomor urut jadi atau bisa mendapatkan dapil yang selama ini memang menjadi basis massanya.
Mungkin sudah dapat ditebak jawabannya. Semuanya mengaku ingin menjadi penyambung lidah rakyat yang baik. Tapi terlepas dari itu, kursi empuk legislatif jelasnya akan mampu mengangkat derajat seseorang, baik kedudukan sosialnya maupun ekonomi rumahtangganya.
Anehnya, rakyatnya sendiri yang ia wakili tak jarang semakin jauh di jurang keterpurukan, baik kedudukan sosialnya maupun ekonomi rumahtangganya. Hal ini disebabkan sulitnya keluar dari lubang jarum kemiskinan, sementara wakilnya di legislatif makin mentereng.
Itu lah mungkin enaknya menjadi anggota legislatif. Gaji besar dan 'pendapatan' melimpah plus kerjanya relatif ringan, bahkan terkadang malah jarang masuk kantor. Maka tak heran begitu pemilihannya kembali ditabuh, ramai-ramai orang ingin menjadi wakil rakyat.
Untuk periode mendatang, mudah-mudahan gaji dan pendapatan yang besar, bisa diimbangi dengan totalitasnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat berharap tak lagi sulit mendapatkan sembilan bahan pokok (sembako) atau kebutuhan pokok lainnya. Amin.(Kasri)

Tegakkan Demokrasi Seutuhnya

LEBARAN lalu saya pulang ke kampung halamanku, Desa Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Dari rumah ke rumah waktu itu masih hangat membicarakan hasil Pilkada Riau yang dimenangkan RZ-MM.
Ketika itu memang belum diketahui berapa persentase kemenangan RZ-MM, namun hasil penghitungan cepat yang diselenggarakan lembaga survai yang ada, sudah mengisyaratkan duet Rusli Zainal- Mambang Mit (RZ-MM) menang mutlak dari kontestan lainnya.
Kemenangan mutlak juga diperoleh duet RZ-MM di Kabupaten Rokan Hilir, persentasenya bahkan lebih 70 persen. Ditarik lebih mikro lagi, di desa ku, Teluk Pulau Hilir, RZ-MM juga menang mutlak, persentasenya lebih 60 persen.
Bagaimana strateginya. Ada yang menyebutkan oknum perangkat desa langsung pasang badan sebagai tim sukses dan diberi target. Jika target tak tercapai, bisa copot jabatan. Bahkan desa yang kalah diancam tak dibangun. Hal itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.
Dahsyat memang. Tapi ini lah fakta yang saya dengar. Namun maksud hati yang ingin saya sampaikan, apakah ini potret demokrasi kita yang sudah berpuluh tahun merdeka. Mungkin hal serupa bisa ditemukan di daerah lainnya di bumi pertiwi ini.
Menurut teori yang pernah saya baca, demokrasi yang berasal dari perkataan Yunani, dimaknai sebagai kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, atau pemerintahan rakyat.
Sungguh kita senang mendengar makna demokrasi itu. Sebab negara kita ini disebut-sebut negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Negara demokrasi berarti suatu negara yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya.
Tapi sayang, demokrasi sepertinya hanya sebagai mantra oleh oknum elite, tanpa memahami dan menghayati makna yang ada di dalamnya. Maka tak jarang para elite melahirkan berbagai tindakan yang tidak dilandasi etika dan moralitas.
Akibatnya, masyarakat pun terkadang tak berdaya dibuatnya agar kehendak elite terpenuhi. Masyarakat tak mampu menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Masyarakat Desa Teluk Pulau Hilir, mungkin potret kecil korban tak berjalannya demokrasi kita.
Tapi sudah lah. Semuanya sudah berlalu dan duet RZ-MM secara legalitas sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Riau. Bahkan gugatan para pihak yang merasa tak puas kandas di meja hijau pengadilan Mahkamah Agung.
Kini kita mulai menyonsong Pemilu Nasional 2009 dan Pilpres yang sudah diambang pintu. Mari kita tegakkan makna demokrasi sesungguhnya secara utuh. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sesuai hati nurani.
Masyarakat juga harus cerdas menentukan sikapnya dan harus berani bersikap demokrasi. Jangan mau ternoda janji dan politik 'kain sarung', termasuk intimidasi. Jika ini sudah berjalan dengan baik sesuai relnya, maka bersiap-siaplah menyongsong Indonesia Jaya. Amin. (Kasri)